KONTEKS.CO.ID - Nama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali jadi sorotan publik setelah muncul isu bahwa gaji dan tunjangannya menembus Rp33 miliar.
Menanggapi kabar tersebut, Dedi langsung memberikan klarifikasi terbuka melalui akun Instagram pribadinya. Ia menegaskan bahwa kabar yang beredar itu tidak benar.
Dedi menyebut penghasilan tetap yang ia terima hanyalah gaji pokok sebesar Rp8,1 juta per bulan. "Sejak awal saya terbuka menyampaikan, gaji gubernur dan tunjangannya itu sebesar Rp8,1 juta dalam setiap bulan," jelas Dedi.
Baca Juga: PPPK Paruh Waktu 2025: Gaji, Syarat Lengkap, Formasi, dan Cara Daftarnya!
Fasilitas Dicoret untuk Hemat Anggaran
Tak hanya gaji, Dedi Mulyadi juga membongkar soal fasilitas yang seharusnya ia terima sebagai gubernur.
Menurutnya, banyak fasilitas yang justru ia coret agar tidak membebani anggaran daerah. "Baju dinas saya tidak ambil, saya beli sendiri. Mobil dinas juga tidak saya pakai," tegasnya.
Ia menambahkan, anggaran perjalanan dinas yang biasanya besar pun sudah ia pangkas. Dari Rp750 juta diturunkan menjadi Rp100 juta dalam perubahan APBD 2025, dan hingga kini baru terpakai Rp74 juta.
Baca Juga: Pemprov DKI Siapkan 19.800 Rumah Murah, Dukung Target Nasional 3 Juta Hunian
Dana Operasional untuk Masyarakat
Meski begitu, Dedi tetap menerima dana operasional sebagai gubernur yang nilainya cukup besar. Ia menjelaskan bahwa dana sekitar Rp21,6 miliar per tahun itu sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan rakyat.
"Anggaran itu saya gunakan semuanya untuk belanja kepentingan rakyat. Ada orang sakit saya bantu, sekolah butuh pengecatan saya biayai, rumah roboh saya perbaiki, hingga jembatan putus saya bangun ulang," paparnya.
Menurutnya, dana operasional itu bukan untuk kepentingan pribadi. "Biaya operasional ini semuanya diperuntukkan bagi masyarakat, tidak saya ambil untuk pribadi," ujarnya menegaskan.
Baca Juga: Tunggal Putri Indonesia Dihantam Badai: Ester Cedera, Harapan Bertumpu pada Putri KW dan Regenerasi
Siap Jika Dana Operasional Dihapus
Di akhir klarifikasinya, Dedi mengatakan siap jika dana operasional gubernur dihapuskan. Namun, ia menekankan bahwa masyarakatlah yang akan dirugikan jika itu terjadi.
"Saya pribadi tidak ada masalah jika biaya operasional dihapus. Tapi yang dirugikan bukan saya dan keluarga, melainkan masyarakat," ungkapnya.