KONTEKS.CO.ID - Gelombang kritik terhadap Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Denny JA, makin kencang usai dirinya memprotes penghapusan tantiem untuk komisaris BUMN.
Salah satu suara keras datang dari Aktivis 98, Ricardus Silalahi, yang menilai Denny JA sudah selayaknya dicopot.
“Rakyat sedang berharap efisiensi, transparansi, dan penghematan dari BUMN. Tapi Denny JA justru tampil sebagai simbol kemewahan yang tidak peka,” ujar Ricardus yang dilansir pada Senin, 4 Agustus 2025.
Baca Juga: Diserang Netizen Soal Narkoba, Talitha Curtis Tempuh Jalur Hukum: Sudah Melewati Batas!
Menurutnya, sikap Denny yang menyebarkan siaran pers ke media massa untuk menolak kebijakan Presiden Prabowo adalah bentuk pembangkangan dan arogansi pejabat publik.
Tantiem Dihapus demi Efisiensi, Tapi Denny JA Protes Terang-terangan
Tantiem adalah pembagian laba perusahaan untuk komisaris dan direksi, yang nilainya bisa mencapai miliaran.
Kebijakan penghapusan tantiem ini merupakan langkah efisiensi pemerintahan Prabowo Subianto dan mulai diberlakukan pertengahan 2025.
Kebijakan ini menuai dukungan luas dari publik, buruh, hingga aktivis anti-korupsi. Namun, Denny JA, yang dikenal sebagai pengusaha dan pendiri lembaga survei—justru terang-terangan menolak.
Baca Juga: Bebas Berkat Abolisi, Tom Lembong Tetap Gugat Hakim karena Dinilai Langgar Prinsip Hukum
Dalam rilis resminya, Denny menyebut penghapusan tantiem bisa merusak motivasi komisaris profesional. “Kebijakan ini membuat para profesional menjauh dari BUMN,” tulisnya.
Aktivis 98: Kalau Tak Sepakat, Silakan Mundur!
Pernyataan Denny langsung dibalas tegas oleh Aktivis 98. Ricardus menyebut Denny sebagai simbol ketidakpekaan terhadap rakyat dan menyarankan agar segera mundur jika tidak sepakat.
“Ini bukan soal profesional menjauh. Ini soal BUMN kembali ke khitahnya: melayani rakyat, bukan jadi ladang basah komisaris. Kalau tidak sepakat, silakan mundur atau Presiden pecat saja,” tegas Ricardus.
Sebagai anak usaha strategis Pertamina, PHE punya peran penting dalam ketahanan energi nasional. Kursi Komisaris Utama di sana dinilai terlalu vital untuk diisi oleh figur yang tak sejalan dengan agenda efisiensi pemerintah.
Baca Juga: Muhammadiyah Tembus 4 Besar Organisasi Agama Terkaya Dunia, Punya Aset Rp460 Triliun