KONTEKS.CO.ID - Pemberian amnesti kepada Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dan abolisi terhadap mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong sejatinya "ditangkap" oleh institusi Kepolisian untuk berbenah.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti menegaskan, Kepolisian seharusnya tidak menjadikan hukum sebagai alat represi.
Khususnya saat ini, di mana publik dihadapkan pada kasus pencemaran nama baik terhadap beberapa orang yang mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi.
Baca Juga: Survei LSI Denny JA: 74,6 Persen Responden Tak Percaya Ijazah Jokowi Palsu, Lulusan SD Paling Banyak
"Mempersoalkan keaslian ijazah pejabat publik adalah hak warga negara. Sama seperti mempertanyakan asal usul kekayaan pejabat negara," kata Ray kepada Konteks.co.id, Sabtu (2/8/2025).
Seseorang yang secara kritis mempersoalkan hal ini kata Ray, sejatinya tidak boleh dipidana. Terlebih menggunakan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik.
"Kepolisian harus objektif, hati-hati dan transparan dalam menangani kasus-kasus seperti ini," tandasnya.
Baca Juga: Kasus Ijazah Jokowi: Tiga Saksi Diperiksa Polisi, Ada Youtuber Juga!
Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) melaporkan lima orang ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah kasus tudingan ijazah palsu. Kelima orang tersebut di antaranya berinisial RS, RS, ES, T, dan K.
"Jadi, terlapornya itu semua nanti dalam lidik. Tapi, tentunya dalam semua rangkaian peristiwa," ujar kuasa hukum Joowi, Yakup Hasibuan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu, 30 April 2025 lalu.
Baca Juga: Isu Ijazah Palsu Jokowi, Kaesang Pangarep: Bapak Tidak Ada Menuduh yang Partai Biru
Seluruh barang bukti kata Yakup sudah diserahkan ke penyidik untuk pengusutan kasus ini.
"Ada 24 video ya, sekitar 24 objek yang Pak Jokowi sudah laporkan juga, ya itu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak," tandasnya.