KONTEKS.CO.ID - Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, memberikan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.
Persetujuan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR setelah disetujui oleh mayoritas anggota dewan.
“Selanjutnya kami ingin menanyakan kepada para anggota dewan yang terhormat, apakah hasil pembahasan RAPBN dan RKP 2026 dapat dijadikan acuan dalam penyusunan RAPBN 2026? Setuju? Terima kasih,” ujar Adies saat memimpin rapat di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis 24 Juli 2025.
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Jazilul Fawaid, menjelaskan persetujuan ini menjadi pijakan awal bagi pemerintah dalam menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN beserta Nota Keuangan tahun anggaran 2026.
Baca Juga: Anggota DPR Sebut Amplop Kondangan Bakal Kena Pajak, Begini Bantahan DJP Kemenkeu
“Dalam Rapat Kerja tanggal 22 Juli 2025, seluruh laporan Panitia Kerja telah disampaikan dan disetujui. Hasil ini akan menjadi dasar penyusunan RUU APBN 2026 oleh pemerintah,” kata Jazilul.
Adapun sejumlah poin penting yang telah disepakati dalam RAPBN 2026 meliputi berbagai asumsi ekonomi makro.
Asumsi ekonomi makro itu antara lain:
* Pertumbuhan ekonomi ditargetkan antara 5,2 hingga 5,8 persen
* Inflasi 1,5 hingga 3,5 persen
* Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan berada di kisaran Rp16.500 hingga Rp16.900
* Tingkat bunga Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun berada di rentang 6,6 sampai 7,2 persen
Baca Juga: Jokowi Dukung Penuh Program Prabowo Lewat Rencana Kerja Pemerintah dan RAPBN 2025
* Harga minyak mentah Indonesia (ICP) USD 60–80 per barel
* Target lifting minyak bumi 605.000–620.000 barel per hari
* Lifting gas bumi 953.000–1,02 juta barel setara minyak per hari
Target pembangunan juga telah dirumuskan, antara lain:
* Angka kemiskinan 6,5–7,5 persen
* Kemiskinan ekstrem ditekan hingga 0–0,5 persen
* Rasio gini dipatok antara 0,377–0,380
* Tingkat pengangguran terbuka 4,44–4,96 persen
* Indeks modal manusia 0,57
* Nilai tukar kesejahteraan petani 0,7731
* Proporsi penciptaan lapangan kerja sebesar 37,95
Sementara, struktur makro fiskal 2026 mencakup sebagai berikut:
* Pendapatan negara 11,71–12,31 persen terhadap PDB
* Penerimaan perpajakan 10,08–10,54 persen PDB
* PNBP 1,63–1,76 persen PDB
* Hibah 0,002–0,003 persen PDB