KONTEKS.CO.ID - Mantan Capres Pilpres 2024, Anies Baswedan mulai berani melancarkan kritik ke Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengkritik absennya Presiden Republik Indonesia dalam sejumlah pertemuan penting di tingkat dunia. Salah satunya adalah Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau SU PBB selama beberapa tahun terakhir, termasuk di era Presiden Prabowo.
Indonesia cuma diwakili oleh Menteri Luar Negeri (Menlu), bukan kepala negara langsung. "Bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara (presiden) tidak muncul. Selalu menlu," ungkap Anies dalam orasinya di Rapimnas I Gerakan Rakyat di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 13 Juli 2025.
Baca Juga: Setelah 13 Tahun, F4 Muncul Lagi Bawakan Lagu Meteor Rain: Ada Misi Emosional di Baliknya!
Dia mengatakan, sikap pasif kepala negara Indonesia di level global bisa merugikan posisi strategisnya sebagai negara terbesar di kawasan ASEAN bahkan dunia.
“Ini kayak begini. Kita warga kampung. Ukuran (luasan) kampungnya nomor 4 terbesar. Ukuran rumahnya nomor 4 terbesar di RT itu. Namun ada rapat kampung kita tidak pernah datang, cuma bayar iuran kita jalan terus," selorohnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, RI memiliki posisi strategis di ASEAN yang relatif kondisinya stabil ketimbang kawasan Asia Timur dan Selatan yang seringkali terpicu ketegangan geopolitik.
Baca Juga: Beasiswa Tak Harus Juara Kelas: Begini Cara Lolosnya, Mudah kok yang Penting Niat!
“Di Timur ada China paling besar, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Taiwan ini semua wilayah yang suasananya tegang, bukan (kawasan) bersuasana teduh. Tak terbayangkan utara dan selatan. Korea Selatan dan selatan tegang, lalu China dan Jepang, tegang juga," tuturnya.
Ia menambahkan, Indonesia mempunyai peran besar dalam menjaga keteduhan di kawasan. Anies ikut menyoroti pentingnya penyelesaian persoalan dalam negeri sebagai prasyarat tampil di kancah global.
“Saat kita mengatakan kepada dunia, kita harus menjadi negara yang menghormati hak asasi manusia. Eh, you sudah beres dulu soal hak asasi manusia. Ketika kita mengatakan kepada dunia, bahwa kita harus menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Ada demokrasi tidak di tempat Anda. Karena itulah, mengapa kita harus bereskan persoalan-persoalan domestik juga," pungkasnya. ***