Tahap pertama pembangunan akan fokus pada 100 ribu unit hunian vertikal, tersebar di kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya.
Proyek ini akan mencakup hunian bersubsidi dan non-subsidi yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah.
Wakil Menteri Pekerjaan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menambahkan proyek ini didukung penuh Pemerintah Indonesia, termasuk dari sisi regulasi dan teknis pelaksanaan.
“BTN bahkan sudah menandatangani kerja sama dengan Al Qilaa di Doha. Proyek ini siap dijalankan secara utuh,” ujarnya.
Baca Juga: Direksi BTN Populerkan Istilah 'KPR Subsidi' di Forum Keuangan Dunia Berkelanjutan di China
Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menutup dengan menegaskan bahwa proyek ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami ingin menyediakan hunian bermartabat dan mengangkat masyarakat dari kemiskinan. Ini misi bersama yang mulia,” kata Hashim.***