KONTEKS.CO.ID - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memastikan, anggota TNI aktif hanya dapat menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil).
Hal itu dijelaskan Sufmi Dasco Ahmad terkait revisi Undang-Undang Tentara Nasional Republik Indonesia (UU TNI) dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, pada Senin, 17 Maret 2025.
Dalam kesempatan itu, Dasco menyoroti khususnya Pasal 47 UU TNI yang mengatur prajurit aktif bisa menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga, termasuk di Kejaksaan Agung (Kejagung).
Baca Juga: Kompolnas Awasi Ketat Sidang Etik Eks Kapolres Ngada, Pelototi Konstruksi Perkara AKBP Fajar
Awalnya, Dasco menjelaskan adanya tambahan kementerian atau lembaga yang bisa ditempati oleh prajurit aktif yang sebelumnya hanya ada 10 kementerian atau lembaga.
"Kemudian, Pasal 47 yaitu, prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga, jadi prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga," ujarnya.
"Pada saat ini sebelum direvisi ada 10, kemudian ada penambahan karena di masing-masing institusi, di UU-nya dicantumkan, sehingga kita masukan ke dalam revisi UU TNI," lanjutnya.
Baca Juga: Daftar Lengkap Juara All England 2025: Hampir Semuanya Pemain Unggulan
Kemudian, Dasco membahas salah satu lembaga yang bisa diisi oleh prajurit aktif yaitu, Kejagung.
Ditegaskan Dasco, posisi yang akan ditempati prajurit aktif di Kejagung adalah sebagai Jampidmil.
"Seperti Kejaksaan Agung, misalnya, karena di situ ada Jaksa Agung Muda Pidana Militer yang di UU Kejaksaan itu dijabat oleh TNI, di sini kita masukkan," jelasnya.
Baca Juga: Ridwan Kamil Terseret Perkara Dugaan Korupsi bank bjb, Partai Golkar Siapkan Pendampingan Hukum
Selain itu, anggota TNI aktif juga bisa ditempatkan pada kementerian atau lembaga pengelola perbatasan.
Menurut penilaian Dasco, sektor tersebut beririsan dengan tugas pokok dan fungsi TNI.