KONTEKS.CO.ID- Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Data yang dibentuk atas perintah Presiden Jokowi dapat menyelesaikan masalah kebocoran data akibat ulah para hacker seperti Bjorka.
“Kami harapkan Satgas Perlindungan Data yang dibentuk Pemerintah dengan melibatkan sejumlah kementerian, lembaga bisa menyelesaikan kasus kasus kebocoran data secara menyeluruh,” kata Puan, Jumat (16/9/2022).
Menurut politikus PDIP ini pembobolan data dan kejahatan di dunia maya sudah berlangsung sejak beberapa tahun ke belakang, dan tidak hanya dilakukan oleh Bjorka saja.
“Jadi jangan hanya untuk menyelesaikan kebocoran data dari peretas Bjorka, tapi semuanya,” ujarnya.
Peretasan data yang dilakukan para hacker dengan mengambil data pejabat hingga masyarakat biasa, seperti dari data SIM Card, KPU hingga surat menyurat milik presiden sudah membahayakan keamanan negara.
“Masalah kebocoran data juga bukan hanya menyangkut keamanan negara, tapi juga sudah tidak terhitung lagi data pribadi warga yang dibocorkan. Kita tidak bisa hanya fokus pada data-data milik negara saja, tapi mengabaikan kebocoran data pribadi rakyat,” tegasnya.
Selain itu Puan pun menyoroti Laporan Global Data Breach Statistics (Surfshark) triwulan III-2022 yang menempatkan Indonesia di peringkat ketiga, sebagai negara yang paling banyak mengalami peretasan data. Dalam laporan itu disebutkan bahwa Indonesia mengalami 12,7 juta aksi peretasan.
Atas dasar itu menurutnya, DPR mendorong agar Satgas Perlindungan Data melakukan investigasi besar-besaran. Mengingat, kata Puan, data-data masyarakat yang bocor menyangkut identitas pribadi.
“Dan tentunya harus dibangun sistem keamanan siber yang lebih canggih lagi, termasuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi yang mumpuni,” tuturnya.
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"