KONTEKS.CO.ID – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto minta pemerintah segera membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM Subsidi. Dan segera mencari solusi alternatif yang lebih adil bagi semua masyarakat.
Menurutnya kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi hanyalah solusi tambal-sulam yang memberatkan masyarakat kecil. Selain it, pemerintah seolah lupa bahwa masalah utama tata niaga BBM adalah ketidaktepatan sasaran dan keterbatasan distribusi BBM subsidi.
“Opsi menaikkan harga BBM bersubsidi, seolah pemerintah membiarkan problem akut ketidaktepatan sasaran penggunaan BBM bersubsidi. Artinya, pengguna mobil mewah tetap saja dapat menikmati BBM bersubsidi baik Solar maupun Pertalite,” katanya di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/8/2022).
Selain itu menurut anggota Komisi VII DPR RI ini, masyarakat mulai bangkit dari pandemi COVID-19. Dengan kondisi ini otomatis kebutuhan akan BBM akan meningkat.
“Diperkirakan kuota BBM bersubsidi ini tetap akan jebol di bulan Oktober atau November 2022,” ungkapnya.
Atas dasar itu kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi pada dasarnya tidak punya efek terhadap pengendalian volume BBM. Bahkan dengan kembali naiknya harga BBM jenis Pertamax, maka diperkirakan migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite akan bertambah.
“Yang terbayang justru efek sampingnya, berupa kenaikan harga transportasi, harga barang-barang dan lonjakan tingkat inflasi, terutama di sektor makanan yang berujung pada peningkatan jumlah masyarakat miskin,” paparnya.
Mulyanto memastikan PKS akan terus memonitor aspirasi dan dinamika masyarakat yang berkembang.
“Kita terus berkomunikasi dengan berbagai komponen masyarakat dan bangsa untuk merumuskan langkah-langkah politik yang tepat,” tegasnya.
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"