KONTEKS.CO.ID - Korea Utara terus menjadi pusat perhatian dunia karena pelaporan terbaru tentang tindakan keras yang semakin memprihatinkan.
Mengutip dari Allkpop, pada tanggal 12 Oktober 2023, sebuah laporan dari media Jepang mengungkapkan bahwa Korea Utara telah meningkatkan jumlah eksekusi publik.
Laporan tersebut mengungkapkan peningkatan jumlah eksekusi publik di negara tersebut. Ini setelah pandemi COVID-19 mereda, dengan remaja tidak luput dari hukuman yang keras.
Sehingga, ini memberikan gambaran tentang sejauh mana rezim negara tersebut untuk mempertahankan kendali. Yaitu, kendali atas informasi dan budaya yang masuk ke dalam negaranya.
Korea Utara Semakin Keras
Sejak pandemi mereda, langkah-langkah eksekusi publik tampaknya meningkat secara signifikan di negara tersebut.
Tujuan utama dari peningkatan tindakan eksekusi ini adalah untuk menanamkan ketakutan dalam diri warga Korea Utara.
Seerta, memperkuat langkah-langkah pembatasan terhadap konsumsi serta penyebaran konten media Korea Selatan.
Ini terjadi akibat penurunan kasus COVID-19 memberikan akses lebih besar ke media asing, dan rezim Korea Utara bertindak tegas untuk menghadangnya.
Eksekusi Publik Meningkat
Laporan tersebut mengungkapkan bahwa sekitar 100 eksekusi publik dilaporkan terjadi dalam setahun terakhir.
Ini merupakan sebuah lonjakan yang signifikan dibandingkan dengan sekitar 10 eksekusi publik per tahun sebelum pandemi melanda.
Sejak Desember 2020, negara komunis ini telah memberlakukan undang-undang yang melarang keras menonton atau mendistribusikan semua jenis konten media asal Korea Selatan, termasuk drama dan film K-pop.
Bahkan pada tahun ini, seorang remaja hasus menjalankan eksekusi karena melanggar aturan tersebut. Meskipun beberapa eksekusi publik terkait dengan pelanggaran hukum yang jelas, beberapa di antaranya tampaknya tidak didasari oleh alasan yang transparan.
Akibat pada Para Warga
Selain efek psikologis terhadap warganya oleh tindakan brutal ini, laporan tersebut juga mencatat bahwa banyak penduduk Korea Utara yang mengalami masalah tidur dan afasia. Ini terjadi setelah menyaksikan eksekusi publik.
Hal ini mencerminkan tindakan keras rezim negara ini dalam mengendalikan akses warganya terhadap konten media asing, khususnya yang berasal dari Korea Selatan.***
