KONTEKS.CO.ID - Posko Presisi Polri melalui survei yang dilakukan menempatkan Kepolisian Daerah (Polda) Riau predikat terbaik indeks penilaian performa di media dan media sosial.
Penilian ini langkah lanjutan dari pelaksanaan 10 progam unggulan sebagai Quick Wins Presisi atau Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, Berkeadilan.
Hasil survei juga menempatkan Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal mendapat predikat terbaik indeks penilaian performa di media dan media sosial. Survei dilakukan oleh Posko Presisi Polri sejak awal November tahun 2022.
Terdapat dua kategori penilaian terhadap Quick Wins Presisi ini. Pertama, kategori Top 10 Kapolda se-Indonesia dan kedua, adalah Top 10 Polda se-Indonesia.
Kedua kategori tersebut berhasil ditempati oleh Provinsi Riau pada posisi paling atas.
Berdasarkan indeks penilaian performa Kapolda di media dan media sosial, Kapolda Riau Irjen M Iqbal berada di urutan teratas dengan indeks 8,34. Menyusul Kapolda Jawa Barat dengan selisih indeks 8,33.
Jajaran Polda yang masuk dalam Top 10 adalah Polda Riau berada diurutan teratas dengan indeks 9,23. Peringkat kedua Polda Aceh dengan indeks 9,20 dan ketiga Polda Jawa Tengah dengan indeks 9,09.
Peringkat keempat diraih Polda Lampung dengan indeks mencapai 9,06 dan peringkat kelima Polda Banten dengan indeks 9,02
Peringkat kedelapan Polda Jawa barat dengan Indeks 8,75. Peringkat kesembilan Polda NTB dengan indeks 8,62 dan peringkat 10 adalah Polda Kepulauan Bangka Belitung dengan indeks 8,60.
"Kegiatan tersebut merupakan kebijakan dan atensi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam memperbaiki kepercayaan publik terhadap Polri," ujar Kepala Posko Presisi Mabes Polri Irjen Slamet Uliandi.
"Kegiatan ini akan berlangsung dan survei berikutnya akan diumumkan pada pertengahan Desember mendatang," katanya lagi.
Pada 10 progam unggulan sebagai quick wins Presisi adalah perbaikan interaksi polisi dengan masyarakat di jalan atau area publik, kemudian optimalisasi pelayanan publik, optimalisasi polisi masyarakt, dan manajemen media.
Kemudian penguatan kerjasa dengan pihak eksternal, penerapan budaya integritas dan anti korupsi, respons problem akut, digitalisasi penegakkan hukum lalu lintas, dan mendukung program pemulihan ekonomi nasional.
