KONTEKS.CO.ID - Peringatan Bank Dunia soal potensi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia langsung mendapat respons keras dari pemerintah.
Menteri Keuangan (Menkeu), Yudhi Sadewa menilai proyeksi lembaga internasional tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil pengelolaan fiskal nasional, yang menurutnya berada di bawah kendali penuh pemerintah.
Dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025, Bank Dunia memproyeksikan defisit APBN Indonesia berpotensi menembus 2,9 persen dalam dua tahun ke depan. Namun, Purbaya merespons prediksi tersebut dengan nada skeptis.
Baca Juga: Estimasi BNPB Rp51 Triliun, Menkeu Purbaya Siapkan Anggaran Rp60 Triliun Pulihkan Bencana Sumatra
“Saya harus menanggapi Bank Dunia ya, suka-suka dia. Prediksi boleh, enggak prediksi juga enggak apa-apa, tapi kan selama ini juga sering meleset,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 18 Desember 2025.
Purbaya menegaskan bahwa kondisi fiskal Indonesia tidak berjalan otomatis mengikuti mekanisme pasar, melainkan sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah dalam mengelola belanja dan pendapatan negara.
“Kalau APBN kan di bawah kendali kita, bukan market yang jalan sendiri. Jadi defisitnya melebar apa enggak tergantung kita kendalikan belanja dan meningkatkan pendapatan, dari pajak, cukai maupun PNBP. Kita baru melakukan perbaikan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini tengah melakukan serangkaian pembenahan struktural untuk memperkuat penerimaan negara.
Langkah tersebut mencakup reformasi sistem perpajakan hingga pemanfaatan teknologi dalam pengawasan kepabeanan.
Direktorat Jenderal Pajak, sambung Purbaya, telah mulai membenahi aplikasi CoreTax, sementara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengoptimalkan penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk memperketat pengawasan di lapangan.
Baca Juga: Purbaya Sebut Kementerian-Lembaga Sudah Kembalikan Anggaran Rp4,5 Triliun ke Kemenkeu
“Harusnya ke depan akan membaik terus, dari perbaikan AI saja kita bisa dapat minimal Rp1 triliun. Jadi yang dilakukan World Bank adalah prediksi ceteris paribus,” jelasnya.
Lebih jauh Purbaya menilai, proyeksi Bank Dunia dibuat dengan asumsi kondisi tetap (ceteris paribus), tanpa sepenuhnya memasukkan variabel kebijakan korektif yang tengah dan akan dijalankan pemerintah.