KONTEKS.CO.ID - Pemerintah Malaysia tetap berkomitmen pada pendekatan subsidi tertarget untuk bensin RON 95 dalam program Budi Madani RON95 (Budi95).
“Menolak usulan Bank Dunia untuk menaikkannya ke harga pasar,” kata Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, mengutip Bernama, Sabtu 6 Desember 2025.
Ia mengatakan, subsidi tertarget RON 95 merupakan langkah bijaksana yang telah berhasil mengurangi pengeluaran pemerintah tanpa membebani rakyat.
Baca Juga: Satgas Terpadu Ungkap Upaya WNA China Selundupkan Serbuk Nikel di Bandara Khusus IWIP Weda Bay
“Usulan (Bank Dunia) adalah menaikkan harga menjadi RM2,65 per liter (setara Rp10.757) untuk semua jenis bensin, dan kemudian memberikan subsidi untuk kategori tertentu,” katanya.
“Oleh karena itu, saya dan rekan-rekan anggota Kabinet menolak usulan tersebut dan menurunkan harga RON 95 menjadi RM1,99 per liter (sekitar Rp8.000) untuk warga negara Malaysia dan RM2,60 per liter (Rp10.554) untuk warga negara asing,” tegas Anawar Ibrahim.
“Ini menunjukkan bahwa pendekatan kami (pemerintah) bijaksana dan kami mengambil tindakan yang dapat bermanfaat bagi rakyat. Alhamdulillah, subsidi RON95 yang ditargetkan di seluruh Malaysia telah mendapat respons yang sangat baik dan positif,” tambahnya.
Baca Juga: Satgas Terpadu Ungkap Upaya WNA China Selundupkan Serbuk Nikel di Bandara Khusus IWIP Weda Bay
Hal ini ia sampaikan saat menyampaikan Rancangan Undang-Undang Penyediaan (2026) di Dewan Negara hari ini.
Anwar, yang juga Menteri Keuangan, mengatakan, penargetan subsidi yang komprehensif juga memastikan bahwa mayoritas warga negara terus menerima bantuan. Sekaligus memerangi kebocoran subsidi kepada nonwarga negara dan penggunaan bisnis.
Dijelaskannya, ketika pemerintah mengakhiri subsidi untuk ayam dan telur dan mempertahankan harganya, pemerintah memastikan harga tetap stabil, pasokan mencukupi, dan masyarakat tidak terdampak.
“Pemerintah Madani bertujuan menargetkan subsidi dan mencapai penghematan sekitar RM15,5 miliar per tahun melalui penerapan harga mengambang ayam dan telur, serta penargetan subsidi listrik, solar, dan RON95,” sebut Anwar.
Baca Juga: Pasar Saham Asia Menguat, Indonesia Catat Level Tertinggi Sepanjang Masa
Menariknya, Pemerintaha Anwar memilih untuk tidak menerapkan pajak baru di tahun anggaran 2026. Ia lebih memilih meningkatkan tata kelola, menargetkan subsidi, dan memperkuat kepatuhan pajak.