KONTEKS.CO.ID - CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, mengungkap perkembangan terbaru mengenai negosiasi restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh dengan China.
Namun, sebut Rosan, sejauh ini negosiasi masih berjalan dan belum ada keputusan restrukturisasi utang PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
“Belum (ada kaa sepakat), masih berjalan,” ungkap Rosan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 4 November 2025.
Baca Juga: Optimis Hadapi Selangor di AFC Champions League Two, Thom Haye Singgung 5 Kemenangan Beruntun Persib
Proses negosiasi dilakukan oleh tim lintas kementerian dan lembaga. Antara lain, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan Danantara.
“Ini arahan dan juga kerja sama dari kita semua dibutuhkan dan arahan Presiden memang kehadiran pemerintah untuk kepentingan transportasi. Memang tidak dilihat cuma dari segi untung rugi saja, namun dampaknya pada masyarakat dan melihat UU yang ada, memang (ini) jadi tugas pemerintah,” paparnya.
Ia menegaskan, kehadiran pemerintah pada proyek transportasi publik seperti Whoosh adalah bagian dari tanggung jawab. Pemerintah juga memastikan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas.
Baca Juga: KPK Tahan Lima Tersangka Baru Kasus Korupsi Dana PEN Situbondo, Usai Vonis Eks Bupati Karna Suswandi
Dikabarkan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto akan bertanggung jawab menuntaskan polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh.
Hal itu ia tegaskan dalam kata sambutannya saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, pada Selasa 4 November 2025.
Klaim Luhut Berbeda
Apa yang disampaikan Bos Danantara berbeda dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan.
Sebelumnya ia mengatakan, dirinya sudah meyakinkan China untuk berunding dan mereka bersedia melakukan restrukturisasi.
Baca Juga: Tragis! Panti Jompo di Bosnia Terbakar Malam-Malam, 10 Orang Tewas Terpanggang
"Restructuring saya sudah bicara dengan China karena saya yang sejak awal mengerjakannya. Karena saya terima sudah busuk itu barang (Whoosh). Kita coba perbaiki, kita audit BPKP, kemudian berunding dengan China," kata Luhut, saat peringatan acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jaksel, Kamis 16 Oktober 2025.
Ia mengklaim proses restrukturisasi itu sebenarnya sudah China sepakati, sebelum suksesi dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo Subianto. Tapi adanya pergantian kepemimpinan pada Oktober 2024 membuat prosesnya terhenti. ***