KONTEKS.CO.ID - Perdebatan mengenai besaran dana mengendap milik pemerintah daerah (Pemda) di perbankan terus bergulir.
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan ikut campur dalam urusan perbedaan data antara Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menurut dia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya akan berpegang pada data resmi dari bank sentral dan tidak memiliki kewenangan mengumpulkan data simpanan pemerintah daerah.
“Enggak. Bukan urusan saya itu. Biar aja BI yang ngumpulin data. Saya cuma pakai data Bank Sentral aja,” ujar Purbaya kepada wartawan pada Kamis, 23 Oktober 2025.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Gunakan Sistem AI di Bea Cukai, Ingin Hilangkan Praktik Kecurangan di Kepabeanan
“Tanya aja ke BI," timpalnya.
Menanggapi sejumlah kepala daerah yang merasa keberatan dengan data dana mengendap versi pemerintah pusat, Purbaya meminta mereka langsung mengonfirmasi ke BI.
Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menilai para kepala daerah tidak seharusnya menuding pihak lain sebelum memeriksa sumber data sebenarnya.
“Tanya aja ke BI. Itu kan data dari bank-bank mereka juga. Mereka nggak mungkin monitor semua account satu per satu,” ucapnya.
Pernyataan ini menanggapi reaksi sejumlah Pemda yang merasa tidak memiliki dana sebesar yang disebutkan oleh Kemenkeu berdasarkan data BI.
Baca Juga: Diisi Airlangga hingga Purbaya, Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Program Strategis Nasional
Dana di Giro Disorot
Lebih jauh, Purbaya menyoroti praktik beberapa pemerintah daerah yang menempatkan dana publik dalam bentuk giro, bukan deposito. Ia menilai langkah itu tidak efisien karena bunga giro jauh lebih rendah.
“Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit, tapi di checking account. Checking account apa? Giro. Malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan? Kenapa di checking? Ada yang di giro kalau gitu,” kata Purbaya.