KONTEKS.CO.ID – Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh digugat di Indonesia lantaran kemahalan. Selain di Indonesia, perusahaan dan investasi China di negara-negara Afrika juga tengah menghadapi masalah serius.
Kerusuhan baru-baru ini di beberapa negara Afrika telah menyoroti risiko keamanan, politik, dan hubungan masyarakat yang dihadapi beberapa bisnis China yang beroperasi di benua tersebut.
Keterlibatan China di luar negeri—yang seringkali berpusat pada pembiayaan infrastruktur dan perdagangan di bawah Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI)—telah memperluas akses pasar dan membangun jalan raya, rel kereta api, dan proyek-proyek energi, menurut sebuah laporan baru.
Pada saat yang sama, insiden penjarahan, pembakaran, dan kejahatan tertarget di beberapa negara Afrika telah mendorong peninjauan keamanan, kepatuhan, dan kemitraan lokal, menurut sebuah artikel di Capital News, Kenya.
Para analis mencatat bahwa "diplomasi ekonomi" dapat memperparah ketegangan di mana masyarakat merasa manfaatnya belum merata, atau di mana guncangan ekonomi dan perselisihan politik sudah terjadi.
Di Madagaskar, protes atas pemadaman listrik dan penyediaan layanan di Antananarivo meningkat menjadi kerusuhan dan kerusakan properti, dengan bangunan milik China dilaporkan di antara mereka yang terdampak.
Baca Juga: Sulit Komunikasi dengan Kuasa Hukum, Ammar Zoni Protes Sidang Online
Pihak berwenang memberlakukan jam malam dan mengumumkan perubahan kabinet sementara demonstrasi terus berlanjut, demikian dinyatakan dalam artikel tersebut.
Di Angola, reformasi subsidi dan kenaikan harga bahan bakar bertepatan dengan kerusuhan paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir. Selain korban jiwa dan penangkapan, beberapa gerai ritel—termasuk toko-toko milik warga China—dijarah.
Demikian pula, perselisihan pascapemilu di Mozambik diwarnai protes, penangkapan massal, serta insiden pembakaran dan penjarahan di wilayah perkotaan, yang berdampak pada berbagai bisnis.
Selain kerusuhan jalanan, isu tata kelola dan lingkungan juga menjadi sorotan. Di Republik Demokratik Kongo, para pejabat dan pengawas telah melaporkan operasi penambangan ilegal atau ilegal yang melibatkan sejumlah operator asing, termasuk beberapa yang memiliki hubungan dengan China.
“Tindakan penegakan hukum—mulai dari penangkapan hingga peninjauan izin—mencerminkan upaya yang lebih luas untuk memformalkan sektor ini,” masih menurut laporan yang sama, mengutip The Hans India.