"Pemerintah tentu tidak ingin kehilangan kontrol atas infrastruktur ekonomi digital. Maka wajar bila nama BPI seperti Danantara muncul, karena dia punya instrumen untuk 'menjaga' aset strategis nasional tanpa harus tampil konfrontatif," jelas Faisal Ramli, analis kebijakan publik dari INDEF.
GOTO, yang pernah dielu-elukan sebagai simbol kejayaan startup Indonesia, kini berada dalam tekanan berat.
Selain tekanan pasar, persaingan dengan Grab, Sea Group (pemilik Shopee dan SeaMoney), serta TikTok Shop membuat landscape ekonomi digital Asia Tenggara makin keras dan terkonsolidasi.
Baca Juga: Viral Bocah Yatim Piatu dari Brebes Bersepeda Ingin Temui KDM, Modal Alamat Dedi Mulyadi
Dalam konteks itu, isu akuisisi GOTO oleh Grab bukan hanya soal bisnis, tapi juga soal geopolitik digital.
Grab, berbasis di Singapura, dikenal memiliki hubungan erat dengan investor global seperti SoftBank dan Uber. Jika akuisisi benar terjadi, dominasi asing atas layanan transportasi dan e-commerce di Indonesia akan semakin menguat.
Meskipun Danantara membantah keterlibatan dalam isu ini, belum ada kepastian apakah pemerintah secara lebih luas melalui OJK atau KPPU akan membatasi akuisisi GOTO oleh pemain asing.
“Ini bisa jadi dilema antara membiarkan pasar bekerja dan melindungi kepentingan nasional,” ujar Faisal.
“Jika pemerintah ingin menjaga agar GOTO tetap berlabel nasional, maka opsi semacam penyertaan negara melalui Danantara atau investor domestik strategis sangat mungkin dilakukan di masa depan,” lanjutnya.
Untuk saat ini, semua pihak menunggu langkah selanjutnya dari Grab dan tanggapan GOTO yang sejauh ini belum memberikan pernyataan resmi. ***