KONTEKS.CO.ID – Sebanyak 47 tower apartemen dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai tempat tinggal bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri yang akan bertugas di tempat itu.
Keputusan pemerintah membangun 47 tower apartemen di IKN disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 30 Januari 2023.
Selepas mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Basuki memastikan bahwa pembangunan 47 tower apartemen di IKN dapat menampung sebanyak 16.900 ASN, TNI, dan Polri.
“Perumahan ASN, TNI, dan Polri sudah diputuskan 47 tower yang akan segera dibangun untuk sekitar 16.900 ASN, TNI, dan Polri. ASN ada 11 ribu, TNI-Polri sekitar 5 ribu,” ujar Basuki Hadimuljono seperti dikutip pada Selasa, 31 Januari 2023.
Menteri Basuki menjelaskan, bahwa target pembangunan hunian tersebut akan dimulai pada Juni-Juli 2023. Diharapkan pembangunan 47 tower apartemen ini selesai sesuai waktu yang telah pada 2024.
Nantinya, 47 tower apartemen itu akan berstatus sebagai rumah dinas bagi para aparat yang bertugas. Nantinya bisa saja apartemen itu dibeli oleh ASN.
“Setelah itu kalau mungkin ada yang yang bisa dibeli. Tapi yang ini untuk ASN, TNI, Polri yang didinaskan ke sana,” katanya.
Menteri Basuki menjelaskan alasan pemilihan model hunian berupa apartemen adalah agar sesuai dengan konsep hutan kota atau forest city di IKN. Dengan konsep tersebut, pembangunan hunian tidak akan banyak memakan lahan.
“Sesuai dengan konsep forest city, kalau dia enggak (berbentuk) tower, dia makin menyebar. Ini kan supaya tidak merusak, terlalu banyak memotong hutan,” katanya.
Selain itu, Presiden Jokowi telah memberikan arahan agar jajarannya melakukan survei terkait kebutuhan hunian tersebut. Dengan demikian, ASN diharapkan bisa memiliki pilihan antara rumah tapak atau apartemen.
“Harus disurvei dulu siapa yang mau di apartemen, siapa yang mau landed, tadi arahannya Presiden begitu,” katanya.
Pembangunan apartemen tersebut diperkirakan akan menelan anggaran sebesar Rp9,4 triliun. Adapun untuk pembiayaannya akan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Yang ini, yang diputuskan, tadi (dari) APBN karena rumah dinas. (Nilainya) Rp9,4 triliun,” katanya.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"