KONTEKS.CO.ID - Nilai investasi sektor manufaktur atau industri pengolahan nonmigas Indonesia meroket dalam 10 tahun terakhir.

Pada 2014, nilai investasi sektor ini mencapai Rp186,79 triliun . Namun pada 2023, nilainya telah berubah menjadi Rp565,25 triliun.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, secara kumulatif, realisasi investasi sektor industri pengolahan nonmigas periode 2014-2023 sebesar Rp3.031,85 triliun.

Dalam keterangan resminya, Kamis, 15 Februari 2024, Agus Gumiwang menjabarkan, investasi sektor industri ini pada 2019 sebesar Rp213,44 triliun.

Angka itu lantas naik menjadi Rp259,28 triliun pada 2020.

Sementara pada 2021, nilai investasinya naik lagi sebesar Rp307,58 triliun. Hingga akhirnya melonjak hingga Rp457,60 pada triliun tahun 2022.

"Selain itu, lonjakan investasi di manufaktur menghasilkan efek domino bagi perekonomian nasional. Salah satunya menambah ketersediaan lapangan kerja," katannya.

Dia menyebut, periode tahun 2014-2023, jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas cenderung meningkat.

Pada 2014, jumlah tenaga kerja di sektor industri manufaktur sebanyak 15,62 juta orang.

[irp posts="207494" ]

Pada Agustus 2023, terdata jumlah tenaga kerja menjadi 19,29 juta orang pada Agustus 2023.

"Namun pada tahun 2020, jumlah tenaga kerja mengalami penurunan akibat pandemi," katanya.

Setelah pandemi berakhir, kinerja industri kembali berhasil bangkit dan terus tumbuh setiap tahunnya.

Hal itu juga berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja.

Pemicu lonjakan investasi di manufaktur dalam satu dekade terakhir ini kata Agus Gumiwang karena Indonesia masih menjadi negara tujuan utama bagi investor dunia.

"Selama periode tahun 2014-2023, realisasi investasi di sektor industri pengolahan nonmigas cenderung fluktuatif dengan tren peningkatan. Artinya, para investor masih melihat Indonesia sebagai lokasi yang sangat menarik dan menguntungkan untuk bisnisnya," katanya.

Hal itu juga lantaran berbagai kebijakan strategis pemerintah yang probisnis. Seperti di antaranya pemberian kemudahan izin dan fasilitas insentif.***