KONTEKS.CO.ID - Mungkin ini salah satu alasan angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan sedikit meski porsi anggarannya terbilang jumbo.

Anggaran kemiskinan di Indonesia sebesar 500 Triliun rupanya banyak terserap untuk kegiatan rapat dan studi banding di hampir seluruh kementerian dan lembaga (K/L).

Hal tersebut dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas, menurutnya penggunaan anggaran ini jauh dari target   yang ditetapkan presiden Jokowi. 

Tidak tercapainya dampak penggerusan kemiskinan ini akibat lebih banyak mengurusi studi banding, program studi dan dokumentasi atas kemiskinan, sehingga program nyata penanganann kemiskinan menjadi tidak optimal.

“Saat ini kementerian dan lembaga lebih banyak sibuk dengan urusan masing-masing. Hal ini tentu tidak in line dengan target Presiden,” tambah Azwar. 

Untuk mengantisipasi berulangnya penggunaan anggaran tidak tepat guna, pihaknya menerbitkan PermenPANRB No. 1/2023.

Untuk indeks penilaian reformasi birokrasi (RB) di berbagai kementerian dan lembaga, mulai sekarang akan mengukur dampak langsung di masyarakat.

“Contohnya, untuk meningkatkan RB akan didapatkan jika suatu daerah terlihat penurunan kemiskinannya. Karena RB itu bukan sesuatu diatas kertas, melainkan dampak,” katanya.

Dengan begitu tidak diperlukan lagi rapat di hotel atau undang konsultan agar indeks penilaian naik.  ***