KONTEKS.CO.ID – Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr memerintahkan jajarannya untuk memperkuat koordinasi keamanan maritim.
Mereka harus bersiap menghadapi ‘serangkaian tantangan serius’ terkait integritas wilayah dan perdamaian, seiring dengan meningkatnya perselisihan dengan China.
Ferdinand Marcos Jr menandatangani perintah tersebut pada hari Senin pekan lalu. Selajutnya perintah ini pemerintah publikasikan pada Minggu, 31 Maret 2024.
Dalam dalam hal itu, Filipina tidak menyebut China tetapi mengikuti serangkaian konfrontasi maritim bilateral dan saling tuding mengenai wilayah sengketa di Laut China Selatan.
“Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan di wilayah maritim kami, Filipina terus menghadapi serangkaian tantangan serius yang mengancam integritas wilayah, tetapi juga kedamaian warga,” kata Marcos dalam perintah tersebut.
Konflik China Filipina
Beijing mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan, yang merupakan jalur perdagangan kapal tahunan senilai lebih dari USD3 triliun.
Klaim China nyatanya tumpang tindih dengan Filipina, Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Pengadilan Arbitrase Permanen pada 2016 mengatakan klaim tidak memiliki dasar hukum.
Kerusuhan terbaru terjadi akhir pekan lalu, ketika China menggunakan meriam air untuk mengganggu misi pasokan Filipina untuk tentara ke Second Thomas Shoal.
Tentara ini menjaga kapal perang yang sengaja mendarat di terumbu karang itu 25 tahun lalu.
Pada Kamis pekan lalu , Presiden berjanji untuk menerapkan tindakan balasan terhadap ‘serangan ilegal, koersif, agresif dan berbahaya’ yang penjaga pantai China lakukan.
Langkah lebih detailnya berisi tugas di antaranya untuk memperluas dan mengatur ulang dewan maritim pemerintah, menambahkan penasihat keamanan nasional, jaksa agung, kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional, dan satuan tugas Laut China Selatan.
Perintah tersebut tampaknya memperluas peran militer dengan memasukkan Angkatan Bersenjata Filipina. Bukan hanya angkatan laut, di antara lembaga-lembaga yang mendukung dewan tersebut.
Dewan Maritim Nasional bertugas merumuskan strategi. Tujuannya guna memastikan kerangka kerja yang ‘terpadu, terkoordinasi dan efektif’ untuk keamanan maritim dan kesadaran domain Filipina.
Marcos menambah jumlah lembaga yang mendukung dewan tersebut menjadi 13 dari sembilan. Termasuk di antaranya badan antariksa dan Institut Urusan Maritim dan Hukum Laut Universitas Filipina.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"