Prof Didik: Tatanan Demokrasi Era Jokowi Rusak Parah, Dorong Mega Minta Prabowo Buang Buzzer Politik

KONTEKS.CO.ID - Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini, menilai tatanan demokrasi rusak parah pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) karena negara dipakai untuk kepentingan politik yang sempit.

Didik di Jakarta, Sabtu, 16 Agustus 2025, menyampaikan, relawan dan buzzer dihidupkan sebagai pemain gelap di luar sistem demokrasi formal yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Menurut Prof Didik, kondis tersebut yang mendorong Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri, meminta agar Prabowo Subianto tidak memlihara buzzer dan relawan yang menimbulkan perpecahan.

Baca Juga: Kristia Budiyarto Buzzer Jokowi Jadi Komisaris PT Pelni, Diduga Palsukan CV

Prof Didik mengatakan, Megawati mengaku telah menyampaikan pesan tersebut kepada Prabowo melalui seseorang.

"Supaya Pak Prabowo membuang itu namanya buzzer-buzzer yang hanya membuat yang namanya perpecahan di antara kita sendiri, belum tentu faktanya aja itu, kata Megawati," ujar Didik.

Lebih lanjut, Didik menyebut ada teori ekonomi politik yang dapat menggambarkan kerusakan lingkungan sosial politik dan kehancuran ekosistem Indonesia dalam berdemokrasi, yaitu teori “Tragedy of the common”.

Baca Juga: Siapa M Adhiya Muzakki, Bos Buzzer Tersangka Perintangan Penyidikan di Kejagung

Menurut teori itu, jika ruang publik yang bersifat fisik atau common property, dikonsumsi atau dipakai secara tidak terbatas, maka ruang publik tersebut akan rusak dan hancur.

Didik menyampaikan, ini seperti ruang publik kita yang bersifat fisik (tangible) mengalami kerusakan karena banyak penduduk yang masuk memakai dan memanfaatkannya secara berlebihan, sembarangan, dan tidak ada aturan untuk menjanganya.

"Itu terlihat gamblang, seperti ruang publik perairan, pantai terbuka, ruang udara, padang rumput, dan sebagainya," kata dia.

Ia mengungkapkan, di dalam ruang publik yang bersifat (intagible), saat ini mengalami degradasi akibat perkembangan informasi yang sangat cepat.

Arus informasi yang super cepat masuk ke dalam sistem politik dan demokrasi mengakibatkan sistem demokrasi mengalami kelelaahn yang hebat dan kerusakan yang kritis.