KONTEKS.CO.ID - Kunjungan kerja tingkat tinggi kembali menyasar Indonesia. Ratu Máxima dari Belanda tiba di Tanah Air untuk memperkuat kolaborasi global terkait keuangan inklusif dan kesehatan keuangan masyarakat bersama Pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ratu Máxima mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, melalui penerbangan komersial KLM 809 pada Senin, 24 November 2025. Ia bertolak ke Indonesia dalam kapasitasnya sebagai United Nations Secretary-General’s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Health.
Setiba di Gedung VVIP, Ratu Máxima disambut Kepala Eksekutif PEPK OJK, Friderika Widyasari Dewi dan Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Marc Gerritsen
Kehadiran pasukan jajar kehormatan menandai dimulainya kunjungan kerja resminya yang berlangsung pada 24–27 November 2025.
Agenda Padat Fokus Ekonomi Inklusif
Selama empat hari di Indonesia, Ratu Máxima dijadwalkan menggelar serangkaian pertemuan strategis yang melibatkan kementerian dan lembaga sektor keuangan, otoritas regulator, pelaku usaha, hingga masyarakat.
Tujuan utama agenda tersebut adalah memperkuat penerapan keuangan inklusif digital, sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi kelompok berpendapatan rendah.
Akan Bertemu Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Subianto turut dijadwalkan menerima kunjungan Ratu Máxima di Istana Kepresidenan Jakarta sebagai bagian dari diplomasi ekonomi dan penguatan kerja sama dengan PBB.
Baca Juga: Momen Hangat Presiden Prabowo Diterima Raja dan Ratu Belanda di Istana Huis ten Bosch
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum pendorong bagi program inklusi keuangan nasional, termasuk pengembangan layanan digital yang aman dan berkelanjutan.
Arah Kerja Sama: Dari Regulasi hingga Akses Publik
Indonesia saat ini mencanangkan peningkatan akses layanan keuangan digital sebagai strategi menekan kesenjangan ekonomi.
Kunjungan Ratu Máxima dipandang sejalan dengan target Indonesia memperluas akses finansial hingga ke wilayah pedesaan dan rentan.
Keterlibatan Ratu Máxima secara langsung disebut sebagai bentuk dukungan internasional atas agenda inklusi keuangan Indonesia yang terus dipacu OJK dan otoritas terkait.***