KONTEKS.CO.ID - Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Bahlil Lahadalia, telah menginstruksikan PT PLN untuk segera membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi di wilayah Maluku.
Hal ini didasari oleh kebutuhan agar daerah tersebut tidak terus bergantung sepenuhnya pada sumber energi berbasis diesel dan batu bara.
Menurut Bahlil, proyek pengembangan panas bumi berkapasitas 40 MW di Maluku kini telah dimasukkan ke dalam draf Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN untuk periode 2025–2034.
Terdapat dua lokasi proyek yang menjadi target, yaitu potensi panas bumi Wapsalit 20 MW di Pulau Buru, dan proyek panas bumi Tulehu 2×10 MW di Pulau Ambon.
“Jadi kalau ada pembangkit lama yang menggunakan diesel, langsung diganti dengan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), sebagai bentuk perhatian Pemerintah dalam menyediakan EBT yang juga merupakan kesepakatan internasional,” ujar Bahlil.
Berdasarkan data tahun 2024, total kapasitas pembangkitan listrik di wilayah Maluku mencapai 409 MW.
Sekitar 249 MW di antaranya berasal dari pembangkit listrik tenaga diesel, disusul pembangkit berbasis gas sebesar 157 MW.
Sumbangan energi terbarukan, seperti tenaga surya dan tenaga air, masih sangat kecil yakni hanya 3 MW.
“Dengan dimasukkannya proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) ke dalam RUPTL PLN, Pemerintah ingin mendorong peningkatan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan secara signifikan di wilayah Maluku," kata Menteri Bahlil.
"Proyek itu juga akan mengurangi dominasi energi fosil yang selama ini mendominasi sistem kelistrikan di kawasan tersebut,” ia menambahkan.
Saat ini, prospek Wapsalit masih berada pada tahap eksplorasi, dan diperkirakan akan mulai beroperasi secara komersial (COD) pada tahun 2028.
Sementara itu, proyek Tulehu telah melalui proses survei permukaan dan pengeboran eksplorasi selama bertahun-tahun, tetapi hasil pengeboran sejauh ini belum memenuhi ekspektasi proyek.***