KONTEKS.CO.OD – Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengkritik isi tuntutan dan replik JPU terhadap Bharada Eliezer atau Bharada E.
Edwin menyebut JPU tak paham apa itu Justice Collaborator. JPU dinilai silap dalam tuntutan dan replik
“Pertama, rekomendasi LPSK bukan untuk dipertimbangkan oleh jaksa tapi itu bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis,” kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu di Jakarta, Kamis 2 Februari 2023.
Hal tersebut, kata Edwin, sesuai dengan perintah undang-undang yang menyatakan rekomendasi dimuat dalam tuntutan.
Kedua, Edwin menilai JPU kurang memahami justice collaborator. Padahal, sudah banyak kajian nasional maupun internasional tentang justice collaborator.
“Jaksa minim pustaka memahami justice collaborator,” kata dia.
Selain itu, ia menilai jaksa penuntut umum tidak memahami justice collaborator yang diperlukan untuk mengungkap kasus yang pembuktiannya sulit. Atas dasar itu, bantuan seorang justice collaborator dibutuhkan dan ia berhak mendapatkan reward.
Terakhir, lulusan ilmu hukum Universitas Indonesia (UI) tersebut menilai jaksa mendramatisasi derita yang dialami Brigadir J. Padahal, keluarga almarhum (Brigadir J) sudah memaafkan Bharada E. Sebaliknya keluarga korban malah mempertanyakan tuntutan JPU terhadap Putri Candrawathi.
Untuk diketahui, tim JPU dalam persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) menolak pledoi atau nota pembelaan Richard Eliezer atau Bharada E.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"