KONTEKS.CO.ID – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) tidak heran bila anggaran penanggulangan kemiskinan tersedot habis untuk rapat dan studi banding.
Menurut Sekretaris Jenderal FITRA Misbah Hasan, penggunaan anggaran kemiskinan bukan untuk hal yang mendesak adalah persoalan klasik.
Pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas beberapa hari lalu soal fenomena ini dianggap bukan hal mengejutkan.
“Bukan persoalan baru, sudah klasik dan setiap tahun terjadinya. Menpan-RB tahu persoalan ini. Beliau itu kan pernah menjabat kepala daerah,” kata ujar Misbah Hasan, seperti dikutip dari seknasfitra.org, Senin, 30 Januari 2023.
Disampaikan lagi oleh Misbah, pada postur APBN atau APBD dibagi menjadi tiga jenis belaja. Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa atau belanja habis pakai, dan Belanja Modal.
“Belanja barang/jasa inilah yang digunakan untuk rapat-rapat dan studi banding. Bentuknya belanja makan, minum, perjalanan dinas, akomodasi hotel, dll,” katanya.
Menurut Misbah, pos belanja pegawai dan belanja barang/jasa mengambil porsi yang sangat besar. Berada dalam nama program atau kegiatan pengentasan kemiskinan.
“Nama program atau kegiatan bagus-bagus. Seolah itu berpihak kepada masyarakat miskin, tapi bila ditelusuri lebih dalam hingga ke rincian, ouput atau level komponen, ujung-ujungnya untuk belanja makan/minum, perjalanan dinas, akomodasi yang sebagian besar dinikmati birokrasi,” kata Misbah.
Ditegaskan oleh Misbah, anggaran yang sebenarnya menyasar masyarakat miskin dan kelompok rentan, tertutama perempuan miskin, perempuan kepala keluarga miskin dan penyandang disabilitas, lansia, anak yang terlantar itu amat sangat minim.
Karena itu, Fitra meminta pemerintah bisa jujur menyampaikan rincian atau detail informasi anggaran pengentasan kemiskinan. Terutama level rincian output dan komponen.
Hal ini penting agar masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap efektivitas penggunaan anggaran, terutama pada program pengentasan kemiskinan.
Seperti diketahui, Menpan-RB Azwar Anas mengakui anggaran kemiskinan yang jumlahnya hampir Rp500 triliun ternyata tidak terserap kepada rakyat miskin.
Anggaran itu justru banyak digunakan untuk berbagai kegiatan kementerian atau lembaga yang belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan program penanganan kemiskinan. Misalnya studi banding dan rapat di hotel.
Kemudian, setelah dipilah-pilah, ada sejumlah instansi, terutama di daerah yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal.
“Jangan sampai seperti kemarin saya sudah lapor ke Pak Presiden hampir Rp500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga tapi ini tidak inline dengan target prioritas Pak Presiden,” kata Anas dalam acara sosialisasi di Hotel Grand Sahid Jaya beberapa watu lalu.
Menurut Anas, Kementerian dan Lembaga hanya sibuk dengan urusan masing-masing. Sehingga program-program pengentasan kemiskinan tidak berdampak dan hanya menghabiskan anggaran dalam jumlah banyak pada akhir tahun.
Menurutnya program tidak jelas tersebut seperti rapat-rapat pengentasan kemiskinan di hotel-hotel dan studi banding tanpa adanya kebijakan yang jelas.***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"