KONTEKS.CO.ID – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diminta menyusun peta jalan (roadmap) pola pembiayaan haji.
Pasalnya, kenaikan biaya haji tahun 2023 sebesar Rp30 juta yang diajukan Menteri Agama sangat memberatkan masyarakat
Roadmap pembiayaan haji yang diminta DPR dengan proporsi antara Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dengan nilai manfaat perbandingannya 70:30.
“Perlu ada roadmap yang lebih clear untuk membuat pola pembiayaan penyelenggaraan haji dengan proporsi 70:30. Usulan kami, paling cepat 8-10 tahun,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 28 Januari 2023.
Politisi PKS ini jelas menolak kenaikan ongkos haji yang terlalu tinggi untuk keberangkatan haji tahun 2023.
Apalagi kemaikn dinnnkan langsing pada jemaah haji yang akan berangkat ke tanah suci.
“Kami tidak setuju kenaikan biaya yang terlalu tinggi ini dibebankan pada calon haji tahun ini saja,” tegasnya.
Namun jika ada kenaikan, Bukhori meminta dilakukan secara bertahap sehingga masyarakat tidak kaget.
“Kenaikan semestinya dilakukan secara perlahan, dimulai dengan peningkatan setoran awal. Sementara di sisi lain, BPKH harus mampu meningkatkan nilai manfaat hasil dari pengelolaan dana dari 5,3 juta jemaah haji kita yang senilai Rp167 triliun itu,” ujarnya.
Ia pun kembali menegaskan soal usulannya agar Bipih yang dibebankan pada calon jemaah haji tahun ini cukup berada di angka Rp50 juta.
Selain lebih rasional untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan haji ke depan, angka tersebut lebih terjangkau bagi calon jemaah dan tidak terlalu memberatkan mereka.
“Kami mengusulkan agar jemaah cukup dibebankan sebesar Rp50 juta, sementara sisanya akan di-covermelalui dana optimalisasi,” pungkasnya.***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"