KONTEKS.CO.ID – Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri untuk Perubahan dan Persatuan atau FKP3 mendesak Presiden Joko Widodo dimakzulkan.
Cawe-cawe Jokowi selama pemilihan presiden 2024 menjadi asalan kuat bagi forum tersebut untuk segera memakzulkan Jokowi dari jabatannya.
Dalam tayangan video akun Youtube Refly Harun Channel pada Sabtu, 17 Februari 2024, Jenderal (Purn.) Fachrul Razi menyampaikan bahwa Jokowi yang telah merusak demokrasi dan hukum harus didesak untuk mundur. Ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat negara.
“Untuk pelajaran semua pejabat negara kami mendesak Presiden Jokowi dan pejabat yang merusak demokrasi dan hukum Indonesia secepatnya mundur atau dimakzulkan,” kata Jenderal (Purn.) Fachrul Razi.
Disampaikan mantan Menteri Agama ini, bahwa Jokowi diduga kuat telah melakukan pengerahan aparat pemerintah untuk tidak netral dan mendukung capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Fachrul Razi menegaskan bahwa yang dilakukan Jokowi selama ini telah menodai nilai-nilai demokrasi. Tindakan Jokowi jelas terlihat dan bersifat nyata.
“Presiden yang bersifat nyata-nyata cawe-cawe dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan mengerahkan aparat,” katanya.
Pengaturan Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden dengan melakukan rekayasa hukum telah mencoreng Mahkamah Konstitusi.
Kritis keras juga disampaikan Fachrul Razi terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena langsung menerima pencalon Gibran yang merupakan anak Presiden Jokowi. KPU tak pernah mengubah Peraturan KPU (PKU).
“Langsung disambut oleh KPU tanpa lebih dahulu menunggu revisi peraturan KPU telah nyata-nyata telah mengkhianati konstitusi,” katanya.
Hal lain sebagai gambaran bahwa Jokowi telah merusak demokrasi karena telah menggunakan hukum sebagai instrumen politik untuk menyandera tokoh-tokoh politik agar mendukung paslon 02.
“Selain merusak upaya pemberantasan korupsi juga merusak sistem hukum dan politik Indonesia,” katanya,
“Keempat kecurangan oleh petugas-petugas KPU dan jajaran serta pendukung paslon tertentu yang dilakukan secara terstruktur masif dan sistematis,” katanya lagi.
Sementara itu, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Sutiyoso menyampaikan, apa yang disampaikan forum ini merupakan catatan sangat buruk terhadap pelaksanaan pemilu presiden 2024.
Seluruh yang terjadi juga dianggap telah mengkhianati demokrasi dan konstitusi, serta membahayakan eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri untuk Perubahan dan Persatuan atau FKP3 terdiri dari lebih 200 orang perwira telah melakukan konsolidasi untuk menyikapi situasi dan perkembangan terakhir di tanah air khususnya pasca Pemilu tanggal 14 Februari 2024,” ujar Sutiyoso.***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"