KONTEKS.CO.ID – Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino mewanti-wanti mekanisme Carbon Capture and Storage (CCS).
Menurutnya, CSS ini merupakan emiter karbon terbesar. CSS ini menjadi siasat negara bagi negara maju untuk lari dari tanggung jawab.
Dia mengatakan, negara maju akan menawarkan uang kepada negara berkembang untuk membangun Carbon Capture and Storage (CCS).
“Jangan sampai pembangunan CSS semangat disuarakan karena lebih melihat besaran bantuan dana yang akan didapat,” jelas Arjuna dalam rilis yang diterima redaksi, Senin 25 Desember 2023.
“Di lain sisi tidak ada komitmen menghentikan kerusakan hutan dan lingkungan,” sambung Arjuna.
Dia menjelaskan, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi CO2 ke atmosfer.
CO2 yang ditangkap akan dikompresi dan diangkut melalui pipa, kapal, kereta api atau truk untuk digunakan dalam berbagai aplikasi.
Cara lain, CCS disuntikkan ke dalam formasi geologi yang dalam seperti reservoir minyak dan gas yang sudah habis.
Isu tentang CCS ramai dibicarakan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2023 (COP) 28 di Dubai, Uni Emirat Arab, awal Desember 2023.
Arjuna menduga ada indikasi program Carbon CCS digalakkan untuk melegitimasi agar praktik pembabatan hutan semakin masif dilakukan.
Apalagi, pemerintah Indonesia telah meneken MoU dengan ExxonMobil yang mencakup investasi USD15 miliar dalam industri bebas emisi CO2.
“Jangan sampai CSS jadi sekadar proyek. Namun tidak ada komitmen untuk melindungi alam dan kelestarian lingkungan”, tambah Arjuna.
Potensi Korupsi Proyek CCS
Arjuna juga menyoroti proyek CCS rentan menumbuhsuburkan korupsi. Potensi korupsi dari CCs bisa terjadi.
Dari segini penyedia CCS seperti teknologi penangkap karbon, biaya penyimpanan CO2, biaya injeksi, maupun carbon credit hingga transportasi akan berujung pada kontrak-kontrak proyek yang bernilai besar.
“Proyek CSS ini, terutama dalam pemberian lisensi, konsesi, dan audit harus dilakukan secara transparan. Jika tidak, akan menciptakan bisnis kroni, perburuan rente, jadi ladang korupsi baru,” tandas Arjuna. ***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"