KONTEKS.CO.ID – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) Gielbran Muhammad Noor menyatakan bahwa ia berbeda dengan cawapres Gibran Rakabumin Raka.
“Namaku Gielbran Muhammad Noor, bukan Gibran. Kalau Gibran kan anak haram konstitusi, kalau saya alhamdulillah bisa menang Ketua BEM tanpa bantuan Paman,” sindirnya dalam Youtube Hersubeno Point yang tayang pada Jumat, 8 Desember 2023.
Politik Kekuasaan Jawa
Dalam diskusi, Gielbran mengaku tertarik membahas politik dinasti dalam konteks Presiden Jokowi. Menurut dia, membedah pola pikir seseorang kita harus mengetahui background orang tersebut.
Jokowi, kata Gielbran, adalah seorang Jawa tulen. Ia lantas mengaku baru tamat membaca buku esai karya Indonesianis Ben Anderson. Beliau membahas soal falsafah kekuasaan Jawa mengingat Jokowi adalah seorang Jawa tulen,” ujarnya.
Ternyata dalam falsafah kepemimpinan Jawa, nomor satu itu adalah kekuasaan. Urutan kedua adalah etik. “Sehingga hal yang sangat bisa dipahami dalam konteks politik Jawa ketika Jokowi lebih mementingkan kekuasaannya daripada etik,” kata Gielbran.
Mengingat dalam politik Jawa nomor satu adalah kekuasaan, sehingga ketika di awal tahun 2023 ada isu tiga periode, Gielbran yakin isu itu berhembus dari istana.
Isu tiga periode, menurut Gielbran, bertujuan untuk tes ombak apakah masyarakat menerima itu atau tidak meskipun approval rating Jokowi 80%.
BLT Masif
Di bagian lain, Gielbran menyebut bahwa saat ini pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kembali masif. Pertama pada Maret-Mei 2023, lalu periode September-November 2023.
“Nanti Januari sampai Juni itu akan ada BLT besar-besaran. Buat apa? Buat (kepentingan) Pemilu. Jadi dengan segala infrastruktur yang ada, mereka pun enggak pede untuk menang,” beber Gielbran.
“Saya melihat bahwa orang ini sangat culas. Meskipun satu alumni, saya benar-benar apa tadi kata jijik lah. Karena dia dengan senang hati mengutak-atik tanpa otak konstitusi Indonesia,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, Ketua BEM UGM ini menilai akan menjadi preseden yang sangat hina jika capres dan cawapres — yang satu produk gagal reformasi, yang satu anak haram konstitusi — memimpin sebuah negara besar.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"