ekonomi

Luhut Akui Dana Bansos Rp500 Triliun di Era Jokowi Sebagian Besar Banyak yang Salah Sasaran

Sabtu, 8 Februari 2025 | 16:00 WIB
Mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat membagi-bagikan bansos di dekat Istana. Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan sebut penyaluran bansos banyak salah sasaran. (Tangkapan Layar X)

KONTEKS.CO.ID - Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), Luhut Binsar Pandjaitan, mengakui dana bantuan sosial atau bansos banyak yang salah sasaran.

Padahal, Jokowi jor-joran menganggarkan dana bantuan sosial atau bansos hingga ratusan triliun rupiah.

"Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak," tulis Luhut di akun Instagram pribadinya, mengutip Sabtu 8 Februari 2025.

Baca Juga: 5 Destinasi Wisata Viral di Puncak Bogor yang Sedang Hits di Media Sosial

Luhut yang kini menjabat Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengatakan, penyaluran bansos menghadapi sejumlah tantangan. Antara lain, penerima yang tidak memenuhi syarat, data ganda, hingga warga tak memiliki NIK (nomor induk kependudukan).

Untuk itu, sambung dia, untuk pembenahan serta perbaikan penyaluran bansos pada Jumat kemarin dirinya berembug dengan Plt Kepala BPS.

"Saya sampaikan pemerintah tengah melakukan transformasi besar melalui digitalisasi bansos, memastikan bahwa setiap bantuan sosial benar-benar tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat manfaat," tambahnya.

Baca Juga: Cek di Sini, Daftar Harga Honda Civic Terbaru Februari 2025

Pemerintah Perbaiki Data Penerima Bansos

Terkait transformasi tersebut, langkah pertama yang pemerintah lakukan adalah membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Upaya ini mengintegrasikan tiga pangkalan data utama: DTKS, Regsosek, dan P3KE.

Lalu konsolidasi itu bakal dilakukan uji silang dengan basis data kependudukan (SIAK) yang Kemendagri himpun suoaya lebih valid.

BPS, kata Luhut lagi, sudah menyelesaikan finalisasi integrasi data tersebut. Termasuk di dalamnya rincian nama, pendidikan terakhir, serta pekerjaan.

Selain itu, pemerintah bakal menyinkronkan data penerima manfaat dengan program perlindungan sosial lainnya. "(Semisal) bantuan sembako, subsidi listrik, dan LPG—agar kualitas data semakin baik," pungkasnya. ***

Tags

Terkini

Stok Aman, Pemerintah Putuskan Stop Impor Beras 2026

Sabtu, 20 Desember 2025 | 15:45 WIB