KONTEKS.CO.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pandangannya yang tegas terkait celetukan banyak pihak yang menginginkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi.
Dalam sebuah Seminar Nasional Jesuit Indonesia yang diadakan di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, pada Kamis 30 Mei 2024, Sri Mulyani berbicara mengenai realitas di balik sistem pendidikan gratis di negara-negara Nordik dan implikasinya bagi Indonesia.
Sri Mulyani menjelaskan negara-negara Nordik, seperti Finlandia dan lainnya di kawasan Utara Eropa, dapat menyediakan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi karena mereka menerapkan pajak yang sangat tinggi. Pajak mereka bisa mencapai hingga 70%.
“Saya jadi Menteri Keuangan tuh sering juga orang-orang menyeletuk ‘mbok ya kayak Nordic Country itu lho, segala macam bebas sampai perguruan tinggi, dari lahir sampai perguruan tinggi dia nggak perlu bayar apa-apa. Memang anak itu enggak bayar, yang bayar itu orang tuanya, tax-nya bisa 65-70% dari income mereka,” ujarnya.
Dengan memberikan contoh konkret dari pengalamannya, Sri Mulyani menceritakan tentang seorang temannya dari Finlandia yang bekerja di Bank Dunia.
Saat ditanya tentang berapa banyak pajak yang dibayarkan, temannya menjawab sekitar 70%. Ini berarti jika penghasilan sebesar USD100.000, hanya USD30 ribu yang benar-benar diterima setelah dipotong pajak.
Pesan utama dari Sri Mulyani, tidak ada yang benar-benar gratis di dunia ini. Jika masyarakat menginginkan jaring pengaman sosial berupa pendidikan gratis hingga perguruan tinggi, mereka harus siap untuk membayar pajak yang jauh lebih tinggi.
“Orang anggap itu semuanya gratis, enggak ada yang bayar. Di dunia enggak ada yang gratis, pasti ada yang bayar. Dalam hal ini, if you want to create social safety net seperti di Nordic Country, then you have prepare for a very big high income tax,” tegasnya.
Selain itu, Sri Mulyani menyoroti pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu risiko terbesar bagi Indonesia.
Ia menekankan meskipun Indonesia memiliki demografi yang muda, tanpa peningkatan kualitas SDM, hal ini dapat menjadi beban bagi negara.
“Kalau kita lihat risiko bagi Indonesia yang paling besar tetap pada kualitas SDM-nya. SDM itu potensi karena Indonesia demografinya muda, tapi dia bisa menjadi risiko liability pada saat SDM-nya tidak ditingkatkan,” jelasnya.
Perdebatan tentang kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial menurut Sri Mulyani adalah hal yang baik dan sehat, terutama mengingat demografi Indonesia yang masih muda.
Hal ini menunjukkan, fokus pada peningkatan kualitas SDM adalah kunci untuk memanfaatkan potensi besar dari generasi muda Indonesia.
Dengan pandangan yang realistis ini, Sri Mulyani mengajak masyarakat untuk memahami. Setiap fasilitas atau keuntungan sosial yang ada, seperti pendidikan gratis, memerlukan kontribusi yang signifikan dari pajak yang masyarakat bayarkan.
Ini adalah pilihan yang harus masyarakat hadapi jika ingin mencapai sistem sosial yang lebih baik dan merata.***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"