KONTEKS.CO.ID – GMNI mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk fokus memperbaiki ekonomi masyarakat yang menurun di pengujung masa jabatannya. Sehingga ia memiliki legacy yang baik di kemudian hari.
Seperti terketahui, Survei Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bank Indonesia (BI) memperlihatkan terjadinya tren penurunan daya beli masyarakat.
Data mengungkap belanja kelompok masyarakat dengan pengeluaran Rp1 juta-2 juta turun menjadi 76,7%, terendah sejak Juni 2023.
Sementara konsumsi masyarakat dengan pengeluaran Rp2,1 juta-3 juta melemah menjadi 76,5%. Pelemahannya lebih rendah daripada September yang tercatat sebesar 77,1%.
Nasib serupa terjadi pada konsumsi masyarakat dengan pengeluaran Rp3,1 juta-4 juta yang ikut terseret turun menjadi 73,7%. Jumlah terendah sejak Mei 2023 atau dalam lima bulan terakhir.
Di samping daya beli masyarakat yang menurun. Rasio gini atau tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk juga meningkat.
Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia adalah 0,388. Angka ini meningkat 0,007 poin ketimbang Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381. Dan meningkat 0,004 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,384.
Angka-angka itu memperlihatkan kesenjangan antara yang kaya dan miskin semakin lebar, serta selama periode tersebut belum ada perbaikan pemerataan pengeluaran penduduk di Indonesia. Bahkan semakin parah.
GMNI Sebut Ekonomi Rakyat Sedang Tidak Baik-Baik Saja
Inilah yang mendorong Ketua Umum DPP GMNI, Arjuna Putra Aldino, mendesak pimpinan pemerintahan untuk fokus memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat yang tidak sedang baik-baik saja di akhir masa jabatannya. Perbaikan ekonomi adalah janji politiknya dulu, sehingga memiliki legacy yang baik di kemudian hari.
Untuk itu, Arjuna mengimbai Jokowi sebaiknya mengurangi sikap hiperaktif politik yang selama ini dipertontonkan dengan sering cawe-cawe melalui sejumlah pidato politik, endorsment dan ikut mengorganisir relawannya.
“Daya beli masyarakat tergerus, rasio gini naik terus. Ini pertanda masyarakat tidak sedang baik-baik saja. Jokowi harus fokus urus ekonomi, kurangi hiperaktif cawe-cawe Pilpres,” desak Arjuna pada keterangan tertulisnya, Selasa 28 November 2023.
Menurut Arjuna, naiknya gini rasio dan menurunnya kemampuan membeli rakyat menjadi sinyal program bansos yang selama ini pemerintah jalankan belum efektif mengatasi kesulitan ekonomi di kalangan bawah.
Merujuk data Kementerian Keuangan, anggaran bansos pada APBN 2023 mencapai Rp476 triliun. Artinya, terjadi kenaikan anggaran bansos Rp14,4 triliun atau naik 3,1% dari tahun lalu. Tetapi jumbonya anggaran bansos belum sanggup meringankan beban hidup masyarakat.
“Bansos yang terus meningkat di tahun politik ini belum mampu meningkatkan daya beli dan menurunkan gini rasio. Artinya banyak masalah penyalurannya. Jangan sampai tujuannya bukan untuk efektivitas terhadap pengentasan kemiskinan dan penguatan daya beli, tetapi kepentingan politik yang lebih kental,” beber Arjuna.
Ia mengingatkan Pemerintahan Jokowi agar fokus dan berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan. Khususnya tidak hanya mempertimbangkan aspek populisme politik, tapi efektivitas programnya harus terukur.
Sebab, kata Arjuna, nilai tukar rupiah kian anjlok hingga mendekati Rp16.000 per USD. Kondisi itu bisa mendongkrak inflasi dan imbasnya banyak rakyat yang jatuh ke dalam jurang kemiskinan.
“Rupiah kian melemah dan trennya terus melemah. Kondisi ini jangan diabaikan mengingat dampaknya bisa meningkatkan inflasi dan membawa masyarakat kita jatuh dalam jurang kemiskinan,” kata Arjuna mengingatkan.
Untuk itu, Arjuna mengingatkan pemerintah, terutama Presiden Jokowi tidak begitu hiperaktif untuk cawe-cawe terlalu dalam urusan Pilpres 2024. Meskipun anak pertamanya, Gibran Rakabuming Raka, ikut dalam kontestasi Pilpres 2024.
Cawe-cawe Jokowi yang berlebihan justru bisa menghancurkan kepercayaan pasar terhadap kemampuan pemerintah mengatasi masalah ekonomi. Apalagi kini Indoensia sedang menghadapi bencana kekeringan akibat El Nino. ***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"