KONTEKS.CO.ID – Gencatan senjata Hamas Israel telah mendapat persetujuan dari Kabinet Perang pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Salah satu keputusannya adalah gencatan senjata Hamas Israel mereka batasi hingga 10 hari sejak pembebasan sandera pertama.
Laman Times of Israel melaporkan, Rabu 22 November 2023, Pemerintah Tel Aviv menerbitkan keputusan kabinet tentang perjanjian untuk menjamin pembebasan sekitar 50 sandera di antara sekitar 240 sandera yang terculik selama serangan Hamas pada 7 Oktober lalu.
Keputusan tersebut menjabarkan kerangka kesepakatan yang pemerintah setujui mencakup tiga lampiran. Yaitu, rekomendasi dari Penasihat Keamanan Nasional Tzachi Hanegbi; sebuah dokumen rahasia yang terserahkan kepada kabinet tetapi tidak terpublikasi; dan daftar 300 tahanan keamanan Palestina yang memenuhi syarat untuk terbebaskan dalam kesepakatan tersebut.
Gencatan Senjata Hamas Israel Sudah Disetujui Kabinet Perang
Berdasarkan keputusan Kabinet Perang Israel, seluruh 300 tahanan Palestina hanya akan mereka bebas dengan syarat 100 sandera masih hidup.
Pelepasannya akan berlangsung dalam dua tahap, dengan beberapa fase di setiap tahap.
Pada tahap pertama, Israel akan membebaskan 150 tahanan Palestina setelah 50 sandera Hamas kembalikan ke Israel. Ini akan berlangsung dalam empat fase, dengan setidaknya 10 sandera setiap fase bebas.
“Bagian pertama akan berlangsung selama empat hari dan selama itu akan ada jeda dalam pertempuran,” demikian bunyi keputusan tersebut.
Pada tahap kedua, Israel akan membebaskan “hingga” 150 tahanan keamanan Palestina jika “hingga” 50 sandera tambahan kembali ke Israel.
Kabinet Perang menyatakan, rasio yang sama antara tahanan Palestina dan sandera Israel dari tahap pertama akan terus berlanjut, dengan setiap tahap tambahan berisi pembebasan setidaknya 10 sandera.
“Untuk setiap pembebasan 10 sandera tambahan akan ada jeda tambahan dalam pertempuran selama 24 jam,” katanya.
Sekali lagi, pada tahap kedua, tahanan hanya akan bebas setelah para sandera kembali ke Israel.
Menariknya, Netanyahi menegaskan, setelah berakhirnya jeda pertempuran untuk menjamin pembebasan para sandera, pertempuran akan di Jalur Gaza akan berlanjut. Mereka akan menghancurkan kemampuan militer dan organisasi Hamas serta Jihad Islam Palestina di Gaza.
Keputusan tersebut memberi wewenang kepada Kabinet Perang yang terdiri dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan Menteri Benny Gantz untuk memutuskan identitas tahanan yang akan bebas di setiap fase.
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"