KONTEKS.CO.ID - Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajarannya untuk memperbanyak pasar murah untuk menghadapi fenomena alam El Nino. Hal ini disampaikan saat meninjau Pasar Rakyat yang digelar di Lapangan Rampal, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. 

Jokowi menegaskan, telah memerintahkan Kementerian BUMN dan pemerintah daerah untuk memperbanyak pasar murah ini. 

“Saya telah memerintahkan kepada BUMN, juga kepada gubernur, seluruh gubernur, bupati, dan wali kota untuk memperbanyak pasar-pasar murah di daerah, sebanyak-banyaknya,” kata Presiden Jokowi pada Senin sore, 24 Juli 2023.

Tidak hanya itu, Presiden memerintahkan jajaran yang memiliki anggaran untuk meningkatkan jumlah pemberian bantuan sembako bagi masyarakat yang membutuhkan. 

Disampaikan Presiden Jokowi, fenomena alam El Nino tidak bisa diprediksi. Karena itu, dibutuhkan langkah-langkah pencegahan terhadap dampak yang akan ditimbulkan.

“Kita berharap kita bisa mendahului agar apabila nanti El Nino datang masyarakat tidak kaget karena memang panasnya bisa mengganggu kesehatan, yang kedua pangan juga bisa terganggu kalau betul terjadi,” kata Presiden Jokowi.

Saat ini beberapa negara telah mengalami dampak El Nino. Seperti India dan Vietnam yang sudah tidak lagi melakukan ekspor beras.

“Kita tidak berharap kejadian itu terjadi di negara kita sehingga semuanya memang harus dipersiapkan,” kata Presiden.

Masih ditemani Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir, Presiden Jokowi  juga menyampaikan bahwa permintaan pembangunan tol banyak diterima karena kemanfaatannya yang banyak dirasakan oleh masyarakat.

Menurut Jokowi, pembangunan tol bisa memacu titik pertumbuhan ekonomi baru, bisa mempercepat mobilitas orang dan mobilitas barang, mobilitas logistik. Karena kemanfaatannya dirasakan, banyak permintaan-permintaan untuk pembangunan tol.  

Tidak hanya di Pulau Jawa saja, melainkan di setiap daerah. Namun, Presiden melanjutkan, pemerintah memprioritaskan pembangunan di luar Jawa.

“Prioritas adalah memang masih di luar Jawa,” ujarnya.

Pembangunan tol di Pulau Jawa, Presiden Jokowi masih mempersilakannya asalkan perhitungan investasinya layak. Jika secara perhitungan internal rate of return (IRR) belum layak, maka bisa diberikan penyertaan modal negara (PMN) ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau pembangunannya dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Semuanya masih dilihat, dikalkulasi, termasuk yang di Jawa Timur, termasuk yang di Malang,” jelasnya.***