KONTEKS.CO.ID - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dengan tegas menolak ajakan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, untuk membahas pengelolaan bersama atas empat pulau yang saat ini menjadi sengketa wilayah antara dua provinsi tersebut.
Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang (Besar), dan Pulau Mangkir Ketek (Kecil).
Saat ini, pulau-pulau tersebut berada di bawah administrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, namun Pemerintah Aceh mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari daerahnya.
Baca Juga: Pengemudi Green SM Car Disanksi Sepihak, Koalisi Advokasi Kecam Pelanggaran Etika dan Keadilan Kerja
Pernyataan penolakan Muzakir disampaikan usai rapat tertutup bersama Forum Bersama (Forbes) DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan Aceh yang digelar di Pendopo Gubernur Aceh pada Jumat malam, 13 Juni 2025.
"Kami tidak akan membicarakan soal pengelolaan bersama. Pulau-pulau itu merupakan wilayah Aceh dan sudah menjadi kewajiban kami untuk mempertahankannya," ujar Muzakir.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Aceh telah mengajukan formulir keberatan kepada Kementerian Dalam Negeri terkait putusan administratif yang menyatakan keempat pulau tersebut masuk ke wilayah Sumatera Utara.
Formulir tersebut dilengkapi dengan data historis, informasi kependudukan, peta geografis, dan data pendukung lainnya.
Baca Juga: Turki Teken Kesepakatan Produksi dan Ekspor 48 Jet Tempur ke Indonesia
"Semua data sudah kami sampaikan ke Kemendagri. Secara historis dan geografis, wilayah itu milik Aceh. Kami hanya menuntut hak kami," tegasnya.
Sebelumnya, Bobby Nasution sempat menemui Muzakir dan menyampaikan bahwa keputusan administrasi tersebut merupakan hasil ketetapan Kemendagri, bukan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumut.
Bobby juga menekankan bahwa tidak ada niatan dari pihaknya untuk mencaplok wilayah Aceh.
Baca Juga: Resmi, Indonesia Bebas Visa Masuk China dengan Durasi 240 Jam Mulai Hari ini
Sebagai jalan tengah, menantu Presiden Joko Widodo tersebut mengusulkan agar kedua pihak bekerja sama dalam mengelola potensi ekonomi dan sumber daya alam di pulau-pulau tersebut, terutama dalam sektor pariwisata.