KONTEKS.CO.ID – SETARA Institute menyatakan, reformasi Polri selain untuk memperkut sistem keamanan yang demokratis, tetapi juga harus membuat anggotanya tunduk pada hukum dan menghormati hak asasi manusia (HAM).
Peneliti HAM dan Reformasi Sektor Keamanan SETARA Institute, Ikhsan Yosarie di Jakarta, Minggu, 14 September 2025, menyampaikan, setiap agenda untuk membangun profesionalitas Polri berada dalam satu tarikan nafas dengan agenda membangun profesionalitas TNI.
Menurutnya, membuka ruang penguatan Polisi sama dengan menutup ruang bagi ekspansi militerisme di sektor-sektor di luar bidang pertahanan negara.
Baca Juga: Momen Tepat Prabowo Reformasi Polri Setelah 10 Tahun Dianakemaskan Jokowi
SETARA menyatakan, transformasi Polri adalah prasyarat mendesak untuk memulihkan kepercayaan publik, memperkuat legitimasi negara hukum, dan melindungi ruang demokrasi dari praktik represif.
"Polri yang modern dan humanis dapat menjadi katalisator penting bagi terciptanya iklim demokrasi yang sehat dan inklusif," ujarnya.
Penghormatan terhadap HAM dalam penegakan hukum akan memperkuat kepercayaan masyarakat, sementara penegakan hukum yang adil akan menjamin kepastian dalam pembangunan ekonomi.
Baca Juga: Pakar Intelijen Ridlwan Habib Sebut Isu Geng Solo Framing Berbahaya, Minta Polri Turun Tangan
"Dengan demikian, peran Polri tidak bisa dipandang semata sebagai aparat keamanan, melainkan sebagai institusi strategis yang menopang transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.
SETARA menyampaikan pandangan tersebut menanggapi keputusan Presiden Prabowo menyetujui untuk membentuk komisi reformasi kepolisian.
SETARA menilai langkah ini merupakan momentum bagi penghormatan terhadap HAM dan penguatan demokrasi Indonesia, serta mengembalikan profesionalitas kepolisian dan sektor keamanan terkait, utamanya TNI.
Baca Juga: Ini Daftar 27 Pati Polri yang Naik Pangkat: 2 Jadi Komjen, 7 Naik Jadi Irjen
Berbagai insiden yang memperlihatkan represivitas dan penggunaan kekuatan berlebihan aparat kepolisian dalam pengamanan demonstrasi di akhir Agustus lalu, pada dasarnya merupakan persoalan berulang, bahkan sejak awal Reformasi.
Keberulangan tersebut lahir dari kultur kekerasan dan praktik impunitas yang mengakar. SETARA Institute memakai istilah Transformasi Polri, ini dalam studi komprehensif yang dilakukan pada 2024.