Swedia Kritik Barcelona Soal Kerja Sama Kontroversial Senilai 44 Juta Euro dengan Kongo

KONTEKS.CO.ID - Kesepakatan sponsorship antara FC Barcelona dan pemerintah Republik Demokratik Kongo (DRC) menuai kritik tajam dari pemerintah Swedia.

Nilai kerja sama tersebut dilaporkan mencapai 44 juta euro untuk durasi empat tahun, dengan tujuan utama mempromosikan pariwisata DRC melalui kampanye bertajuk “DRC, The Heart of Africa” yang akan terpampang di lengan jersey Barcelona.

Langkah ini diambil untuk memperkenalkan potensi pariwisata negara Afrika Tengah tersebut ke panggung global.

Baca Juga: Puluhan Prajurit TNI Bersenjata Lengkap Jaga Ketat Rumah Pribadi Jampidsus Febrie Adriansyah, Diduga Digeledah?

Namun, keputusan tersebut memicu reaksi dari Swedia, salah satu negara donor terbesar bagi DRC.

Menteri Kerja Sama Pembangunan Internasional dan Perdagangan Luar Negeri Swedia, Benjamin Dousa, menyuarakan kekhawatiran bahwa dana yang digunakan untuk sponsor ini berasal dari bantuan luar negeri, termasuk kontribusi dari negaranya.

Selama empat tahun terakhir, Swedia telah menyalurkan sekitar 300 juta euro ke DRC dalam bentuk bantuan kemanusiaan—terutama untuk kebutuhan pangan, layanan kesehatan, dan pendidikan.

“Saya ingin menegaskan bahwa setiap sen bantuan dari Swedia harus digunakan untuk kebutuhan dasar seperti makanan, vaksin, dan buku pelajaran,” ujar Dousa, dikutip dari Football Espana pada Selasa 5 Agustus 2025.

Baca Juga: Silfester Matutina Ditelepon Jokowi Sebelum Pemeriksaan Polisi Soal Ijazah Palsu

Ia juga menyatakan keprihatinannya bahwa dana bantuan yang seharusnya ditujukan untuk membantu rakyat DRC justru dialihkan ke sektor yang dinilai kurang mendesak, seperti sponsor olahraga.

“Kami tidak ingin melihat uang bantuan digunakan untuk kepentingan seperti kerja sama komersial dengan klub sepak bola,” tambahnya.

Kritik ini mencuat di tengah kondisi DRC yang masih menghadapi tantangan serius. Sekitar 73 persen penduduk negara tersebut hidup dalam kemiskinan, dan pemerintahnya berada di peringkat ke-163 dari 180 negara dalam indeks korupsi global.

Kerja sama antara Barcelona dan DRC pun memunculkan pertanyaan besar soal transparansi penggunaan dana bantuan internasional serta urgensi prioritas pemerintah negara berkembang dalam membelanjakan anggarannya.***