KONTEKS.CO.ID – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi prihatin atas terulangnya kembali kasus gagal ginjal yang mengakibatkan dua anak meninggal dunia. Ia menilai pemerintah kurang cekatan sehingga persoalan kasus gagal ginjak akut pada anak (GGAPA) kembali terulang.
“Saya melihat pemerintah dalam kasus GGAPA sepertinya kurang cekatan, terkesan abai, dan tidak ada kebijakan yang terukur untuk mengatasi masalah,” kata Nurhadi disela-sela raker dengan Menkes di ruang rapat Komisi IX DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu 8 Februari 2023.
Selain itu, politikus partai Nasdem ini melihat ada kesan sembunyi-sembunyi dan saling melempar tanggung jawab antara BPOM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Kesehatan terkait peredaran obat pemicu gagal ginjal akut pada anak.
BPOM berdalih bukan bagian dari pengawasan. Kemendag beralasan karena belum adanya aturan pelarangan impor. “ementara Kemenkes seperti setengah-setengah memberikan informasi terkait penyebab GGAPA yang baru saja terjadi di Jakarta,” paparnya.
Ketidaksinkronan tiga lembaga pemerintah ini, menurutnya, semakin memperlihatkan kelemahan pemerintah itu sendiri. Hal ini berimplikasi pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya yang dilakukan pemerintah.
“Saya berharap ketiga lembaga negara tersebut berani ambil tanggungjawab supaya kasus ini segera tertangani dan tidak menimbulkan korban yang lebih banyak,” pungkasnya.***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"