KONTEKS.CO.ID – Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan partainya tidak mendikte Presiden Joko Widodo dalam rencana reshuffle kabinet.
Seperti yang dikabarkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tentang kemungkinan reshuffle kabinet dilakukan pada Rabu pon atau 1 Februari 2023.
Hasto mengungkapkan bahwa PDIP telah memberikan masukan soal reshuffle kabinet.
“Begini Pak Sekjen PDIP juga menyampaikan bahwa kebiasaan beliau, Bapak presiden kita itu kalau melantik dan sebagainya biasanya di hari Rabu Pon dan itu sesuatu yang biasa,” kata Said di kompleks parlemen, Jakarta, Senin 30 Januari 2023.
“Dan bagi saya, itu konvensi bapak presiden. Kan bapak presiden sukanya Rabu Pon, ya sudah Rabu Pon kan kita tidak akan mempertanyakan kenapa hari Rabu, kan tidak. Tidak dalam posisi. Soal tanggal, soal hari kebetulan Rabu nya, Rabu Pon itukan bukan wilayah yang sebenarnya, substansinya dalam politik juga nggak ada,” tambahnya.
Said pun menegaskan, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Selain itu PDIP juga akan menerima apapun keputusan Jokowi terkait reshuffle.
“Kan bapak Presiden sendiri yang mengumumkan bahwa akan ada reshuffle, ya monggo,” jelasnya.
Selain ia juga menegaskan, PDIP tidak akan mengintervensi apapun terkait reshuffle kabinet.
“Siapapun bagi kami, kami tidak punya potensi oke kalau bapak Presiden mau reshuffle si A, reshuffle si B, kami tidak dalam posisi itu. Karena kalau kami kemudian masuk, partai A, partai B partai C itu mendikte bapak presiden. Kami tidak akan melakukan itu,” pungkasnya. ***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"