KONTEKS.CO.ID – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyesalkan pernyataan Duta Besar Amerika Serikat (Dubes AS) Sun Yong Kim, terkait pasal larangan keras zina hingga LGBT di KUHP yang baru.
Hidayat menyatakan, sudah tidak zamannya lagi pemaksaan nilai kepada negara lain, seperti yang dilakukan oleh Dubes AS.
“Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan imperialisme HAM yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan penerapan HAM yang perlu dilakukan melihat aspek lokalitas,” kata Hidayat melalui ketegangan tertulis, Senin 12 Desember 2022.
Anggota fraksi PKS DPR RI menambahkan, seharusnya AS dapat mencontoh FIFA yang menghormati nilai-nilai yang diyakini dan berlaku di masyarakat Qatar dalam perhelatan piala dunia, terkait aturan minuman keras dan larangan kampanye LGBT.
“Daripada sibuk mengurusi urusan negara lain, lebih baik Dubes AS fokus untuk mengkritisi negerinya sendiri, seperti kekhawatiran pemuka agama di sana terkait dengan konsekuensi diakuinya perkawinan sejenis, sehingga menimbulkan beberapa pastor protection act di beberapa negara bagian,” paparnya.
Hidayat berharap pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri untuk segera memanggil Dubes AS terkait pernyataannya tersebut. Karena sudah melampaui kewenangan dan tugas diplomatiknya, yang secara terbuka mencampuri urusan domestik Indonesia.
“Apabila ada mekanisme investasi di Indonesia yang memaksakan nilai yang bertentangan dengan kebudayaan masyarakat dan hukum Indonesia, seperti yang diancamkan oleh Dubes AS tersebut, maka itu adalah bentuk lain dari neo kolonialisme,” tegasnya.
Atas dasar itu, ia menegaskan kembali KUHP yang baru disahkan oleh DPR, sebagai sebuah upaya mengubur masa lalau. Dimana KUHP yang lama merupakan sisa warisan kolonial Belanda.
“Sudah sewajarnya bila dalam rangka membela kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia, dan menjaga kedaulatan hukum Indonesia, Presiden Jokowi bisa melanjutkan sikap Presiden Soekarno yang menolak nekolim segala bentuk (neokolonialisme), dan menyatakan ‘Go To Hell with Your Aid. Itu akan jadi legacy positif Presiden Jokowi,” pungkasnya. ***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"