KONTEKS.CO.ID – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mempertanyakan transparansi Polri dalam penanganan kasus penyerangan Rumah Sakit (RS) Bandung, Kota Medan, Sumatera Utara. Pasalnya penyerangan pada pada Minggu (6/11/2022) tersebut dilakukan oleh 10 oknum anggota Polri.
“Untuk itu harus ada transparansi atas penanganan kasus ini, jangan terkesan ditutup-tutupi,” kata Junimart kepada wartawan, Senin 14 November 2022.
Politikus PDIP ini menegaskan, tindakan penyerangan yang terjadi di RS Bandung, kota Medan oleh oknum Polisi ini harus ditindak tegas dan transparan.
“Karena penyerangan RS dengan alasan apapun tidak bisa ditolerir,” jelasnya.
Junimart menambahkan, belum adanya sanksi etik hukum dari Propam Polri kepada para terduga pelaku, seolah memperkuat dugaan publik bahwa perbuatan para terduga pelaku dilindungi oleh instansinya.
“Dan ini akan menambah deretan perilaku anggota Polri semakin terdegradasi,” ucapnya.
Junimart menilai, terjadinya peristiwa penyerangan RS tersebut adalah bukti kegagalan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. RZ Panca Putra Simanjuntak dalam mengedukasi anak buahnya sebagai pengayom masyarakat.
“Penahanan yang dilakukan kepada para tersangka itu hanya sanksi normatif, bukan sanksi etik hukum dari Internal Polri” ucapnya.
“Harus segera ada sanksi etik hukum yang diberikan dan tentunya peristiwa ini menjadi catatan kalau Kapolda tidak mampu mengedukasi anak buahnya sebagai pengayom dalam mengejawantahkan PRESISI -nya Kapolri,” tegas legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara III itu,” tambahnya.
Selain itu, Junimart juga menilai selama ini kinerja dari Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak hanya berorientasi kepada pencitraan di media massa saja. Padahal banyak masalah di internalnya yang harus dibenahi, seperti kekosongan pejabat utama di Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) yang sudah cukup lama.
“Pengamatan saya Kapoldanya lebih ke pencitraan dalam pemberitaan media saja, de facto judi dan narkoba masih marak, belum lagi proses penegakan hukum lainnya beberapa yang saya amati dalam posisi stagnan. Kapolri harus turun ke Sumut, tidak cukup menunggu laporan atau membaca berita saja,” pungkasnya. ***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"