KONTEKS.CO.ID – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Nusron Wahid, mengaku, legislator di Senayan belum ada yang membahas soal usulan hak angket kecurangan Pemilu 2024.
“Wacana itu kan baru dari Mas Ganjar. Belum ada satu pun anggota DPR yang mewacanakan itu,” katanya kepada wartawan, Kamis, 22 Februari 2024.
Nusron Wahid menuturkan, pihaknya akan bersuara jika sudah ada pembahasan hak angket di DPR.
“Ya biarkan kita akan tanggapi kalau sudah ada resmi dari DPR yang menyikapi,” ujarnya.
Nusron Wahid juga enggan berkomentar lebih mengenai usulan hak angket yang digaungkan capres nomoro 3, Ganjar Pranowo.
“Tidak mau nanggapi sesuatu yang belum muncul di DPR. Kalau hak DPR itu kan munculnya dari anggota DPR. Sampai saat ini belum ada anggota DPR yang bicara soal itu,” katanya.
Ganjar Dorong DPR Gunakan Hak Angket
Calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengajak partai pungusung dirinya untuk menggunakan hak angket di DPR untuk mendalami dan mengungkap kecurangan pada Pilpres 2024.
Selain itu, Ganjar juga mengajak tiga partai pengusung Anies Baswedan melakukan hal yang sama. BIla ini dilakukan, maka akan memenuhi syarat lebih dari 50 persen anggota dewan.
“Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin,” ujar Ganjar dalam keterangannya pada Senin, 19 Februari 2024.
Karena itu, komunikasi penting dilakukan dengan partai pendukung Anies-Cak Imin. Secara tegas bahwa TPN Ganjar-Mahfud telah mempersiapkan untuk menempuh jalur sengketa melalui DPR.
Ganjar berharap ada sikap serius dari DPR untuk mengungkap dugaan kecurangan pada pemilu dan pilpres. DPR bisa meminta penjelasan dari KPU selaku penyelenggara pemilu.
Ganjar juga mempertanyakan sikap KPU yang hanya meminta maaf karena banyak kesalahan input pada aplikasi Sirekap. Sistem pemilu yang saat ini berjalan dianggap tidak baik dan membahayakan.
“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi,” ujar Ganjar Pranowo.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"