KONTEKS.CO.ID – PDIP jadi oposisi bukan hal haram. PDIP menyatakan kesiapannya menjalankan peran sebagai oposisi pada pemerintahan mendatang.
“PDI Perjuangan siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen, untuk menjalankan tugas check and balance,” kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, pada keterangan resminya, Kamis 15 Februari 2024.
Ia menjelaskan, berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan melakukan manipulasi. Sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya membutuhkan check and balance.
Berada di luar pemerintahan, sambung Hasto, adalah suatu tugas patriotik. Ini pernah PDIP jalankan pasca-Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.
“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” tegas Hasto.
PDIP Pernah Jadi Oposisi di Pemilu 2009
Mantan anggota Komisi VI DPR itu menyebutkan, pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ini membuat wakil rakyat di DPR membentuk hak angket.
Ketika itu, kata dia, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih. Meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.
Banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif. Sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.
“Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini terawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi,” papar Hasto.
Karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDIP akan berjuang lewat jalur partai. “Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” tandasnya.
Ada pun jalur ketiga yang akan PDIP tempuh adalah berjuang bersama gerakan masyarakat sipil prodemokrasi yang saat ini jumlahnya lebih banyak ketimbang Pemilu 2009.
“Polanya mirip, apalagi kalau dilihat begitu kaget dengan hasil quick count dengan apa yang terjadi dalam dua bulan ini karena terjadi gap, kami akan analisis,” tambahnya.
Sekadar informasi, hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei menyebut perolehan suara paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungguli paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. ***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"