KONTEKS.CO.ID – Perilisan film dokumenter Dirty Vote oleh Watchdog.id pada tanggal 11 Februari kemarin menyita perhatian masyarakat Indonesia.
Pasalnya film tersebut membongkar segala kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2024. Film ini mendapatkan lebih dari 3 juta penonton sejak 20 jam penayangan perdananya.
Dalam film karya Dandhy Laksono ini juga menyoroti tiga pakar Hukum Tata Negara yang tampil dalam film tersebut. Tiga pakar hukum tersebut yaitu Bivitri Susanti, Zainal Ali Mochtar dan Feri Amsani.
Lantas siapa sosok Bivitri Susanti? Wanita yang berani tampil menguak kebobrokan pemerintah dalam pemilu kali ini.
Profil Bivitri Susanti
Bivitri Susanti merupakan seorang ahli hukum dan tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera. Wanita yang lahir pada tanggal 5 Oktober 1974 ini memainkan peran penting dalam pembentukan dan pengembangan hukum di Indonesia.
Bivitri adalah salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) merupakan sebuah lembaga penelitian dan advokasi reformasi hukum. PSHK lahir dari momentum peristiwa Mei 1998.
Wanita yang memiliki sapaan Bibip ini berhasil meraih gelar sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1999.
Lalu ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Warwickm Inggris dan memperoleh gelar Master of Laws di tahun 2002. Tak hanya itu, ia juga berhasil meraih predikat “with distinction”, dengan beasiswa The British Chevening Award.
Semangat belajarnya tak pernah hilang, Bivitri melanjutkan pendidikan doktoralnya di University of Washington School of Law, Amerika Serikat.
Tak hanya memiliki prestasi akademik yang gemilang, Bivitri juga menunjukkan prestasinya di berbagai kegiatan akademis dan profesional.
Dia pernah menjadi research fellow di Harvard Kennedy School of Government pada tahun 2013-2014.
Selain itu pada tahun 2016, Bivitri juga mendapatkan kesempatan visiting fellow di Australian National University School of Regulation and Global Governance. Lalu pada 2018 untuk visiting professor di University of Tokyo.
Pengabdiannya di bidang hukum tata negara mendapatkan pengakuan dari Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN).
Bivitri berhasil meraih Anugerah Konstitusi M. Yamin sebagai Pemikir Muda Hukum Tata Negara pada tahun 2018.
Bivitri terus menunjukkan kontribusinya dengan menjabat sebagai Wakil Ketua I STH Indonesia Jentera dan sebagai peneliti di PSHK, fokus pada pembaruan hukum, antikorupsi, dan hak-hak konstitusi.
Panelis Pilpres 2019
Lalu pada tahun 2019, Bivitri menjadi salah satu Panelis dalam debat Pilpres 2019 dan menyusun pertanyaan untuk debat pilpres tersebut.
Saat pemilu 2024, ia mendapatkan permintaan untuk kembali menjadi panelis dalam debat pilpres. Namun, Bivitri menolak tawaran tersebut. Ia menegaskan bahwa panelis saat ini hanya bekerja sebagai penyusun pertanyaan saja.
Menurutnya, seorang panelis seharusnya juga memberikan pertanyaan yang menggali jawaban dari calon Presiden. Dengan begitu, masyarakat bisa menilai pengetahuan dari capres dan komitmennya untuk memajukan Indonesia berdasarkan isu yang panelis tanyakan.
Munculnya Bivitri dalam Film Dokumenter Dirty Vote menambah daftar panjang para akademisi dan mengkritik jalannya pemilu 2024.***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"
