KONTEKS.CO.ID – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin membocorkan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) setelah pemindahan Ibu Kota Negara ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Menurut Ma’ruf Amin, dalam RUU DKJ akan dibentuk Dewan Regional yang menaungi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dan Cianjur.
“Akan dibentuk namanya Dewan Regional. Dewan Regional ini meliputi Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok kemudian juga Tangerang, bahkan Cianjur dimasukkan,” ungkap Ma’ruf Amin, dalam keterangan resmi, Selasa 19 September 2023.
Ma’ruf Amin menyebut, Dewan Regional ini untuk mengharmonisasi perencanaan.
“Supaya tidak masing-masing kemudian terjadi akibat-akibat yang banjir, kemudian transportasi juga,” ujar Ma’ruf Amin.
“Jadi akan dibuat semacam Dewan Regional yang mengharmonisasikan perencanaan Jabodetabek dan juga bahkan dimasukkan juga Cianjur, ini dalam RUU itu, itu dimasukkan,” lanjutnya.
Bahas dalam Rapat Kabinet
Pembahasan RUU DKJ, kata Ma’ruf Amin, sudah mulai. Salah satunya dalam rapat kabinet pimpinan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada, 12 September 2023 lalu.
“Saya kira rapat kabinet sudah membahas karena memang saat ini persiapan kepindahan Ibu Kota ke IKN sudah terus berjalan dan berproses dan sudah ada undang-undangnya ya,” jelasnya.
Menurut Ma’ruf Amin, RUU DKJ akan mempertimbangkan aspek sosiologis dan historis Jakarta.
Yakni, sebagai Ibu Kota Negara yang telah memiliki banyak rekam jejak sebagai pusat pemerintahan dan menangani berbagai kompleksitas permasalahan.
“Sekarang sedang diproses pembentukan RUU DKJ. Jadi Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota. Tidak lagi menjadi DKI tapi menjadi Daerah Khusus Jakarta,” ujarnya.
“Karena historisnya sebagai Ibu Kota dan potensi yang ada di Jakarta. Karena itu perlu diberikan sebagai Daerah Khusus Jakarta dengan mempertimbangkan sosiologis,” terangnya.
“Dan Jakarta akan diberikan sejumlah kewenangan khusus untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah yang kompleks, kompleksitas berbagai permasalahan perkotaan,” sambung Wapres.
Kompleksitas permasalahan perkotaan tersebut di antaranya, berbagai masalah yang membawa dampak tidak hanya bagi masyarakat di tengah kota saja. Namun juga bagi masyarakat di sekitarnya.
“Misalnya soal kemacetan, soal polusi, soal banjir dan juga Jakarta sebagai kota ekonomi terbesar di dunia, semacam global lah,” tandasnya.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"