KONTEKS.CO.ID – Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsyi menanggapi pidato kenegaraan Presiden Jokowi terkait kontestasi Pemilu 2024. Aboe mendukung pernyataan Jokowi bahwa kewenangan menentukan koalisi dan capres-cawapres adalah partai politik.
“Kita mendukung pernyataan Presiden Republik Indonesia dalam Pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada 16 Agustus 2023 kemarin yang menegaskan sesuai ketentuan Undang-Undang, maka yang menentukan Capres dan Cawapres adalah Partai Politik dan Koalisi Partai Politik, dan bukan kewenangan Presiden RI,” ucap Aboe saat upacara HUT ke-78 RI, bertempat di lapangan DPP PKS, Jakarta, Kamis (17/8).
Aboe berharap Presiden Jokowi bersikap netral dengan tidak memihak salah satu paslon pada Pilpres mendatang.
“Sejalan dengan itu, kita berharap Presiden RI sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan akan mampu bersikap netral,” tutur Aboe.
Jujur dan Adil
Dia berharap Pemilu 2024 dapat berjalan secara jujur dan adil, serta benar-benar menjadi pesta rakyat. Aboe ingin tidak ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan di tengah menghangatnya intensitas politik jelang Pemilu.
“Tidak lama lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi Pemilu Serentak tahun 2024. Intensitas politik kian terasa tinggi. Kita berharap Pemilu dapat menghadirkan kontestasi yang sehat, jujur, adil, aman dan damai,” ucap Aboe.
“Tidak boleh ada pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan secara inkonstitusional sehingga membuat pemilu berjalan tidak bermartabat,” tegasnya.
Aboe menambahkan, kontestasi politik Pemilu 2024 sampai kini kian memanas. Ia berharap pada pesta demokrasi pemilu serentak dapat berjalan dengan azas luberjurdil.
“Tidak lama lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi pemilu serentak tahun 2024, intensitas politik kian terasa tinggi,” katanya.
“Kita berharap pemilu dapat menghadirkan kontestasi yang sehat jujur adil aman dan damai serta bergembira terasa sebagai pesta demokrasi,” pungkasnya.
Pidato Jokowi
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, dirinya bukan ketua umum partai politik. Oleh karenanya, dia tak berwenang untuk menentukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
“Perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah parpol dan koalisi parpol,” kata Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR 2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
“Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya,” katanya.
Jokowi pun menyinggung soal istilah “Pak Lurah” yang belakangan santer ia dengar. Katanya, ketika politisi dan partai politik ditanya soal bakal capres dan cawapres, banyak yang menjawab “Belum ada arahan Pak Lurah”.***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"