KONTEKS.CO.ID – Bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan angkat suara terkait permasalahan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang belakangan menuai kritik.
Menurut Anies Baswedan, masalah seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih terjadi lantaran jumlah bangku sekolah yang terbatas.
Anies mengatakan, jumlah bangku sekolah dari SD, SMP hingga SMA/SMK yang tersedia tak sebanding dengan jumlah siswa.
Anies Baswedan yang merupakan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyebut, akar masalah ini harus segera diselesaikan.
“Saya ingin ajak kita melihat apa sih akar permasalahannya? Sehingga terjadi percakapan-percakapan seperti ini? Akar permasalahannya adalah jumlah bangku yang tersedia dengan jumlah siswa yang tidak sama,” ungkap Anies Baswedan di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Sabtu 29 Juli 2023.
Anies menjelaskan jumlah bangku setiap jenjang dari SD hingga SMA berbeda-beda. Hal itu menjadi salah satu penyebab terjadinya masalah seleksi PPDB.
“Kita, Indonesia harus memastikan jumlah bangku SD kelas 1 sama dengan jumlah bangku SMP kelas 1 sama dengan jumlah bangku SMA dan SMK kelas 1,” ujarnya.
Jika jumlah bangkunya sama, lanjut Anies, persoalan PPDB akan bisa terselesaikan.
“Selama akar masalah itu belum selesai kita akan selalu ketemu dengan problem seperti ini karena isunya adalah bangku yang terbatas,” jelasnya.
Anies berpandangan, jumlah sekolah dasar hingga menengah seharusnya mulai ditambah.
Dia menilai terobosan sekolah dengan instruksi presiden (inpres) kembali diadakan.
“Ini saya lihat ke depan kita pernah, kita harus lakukan terobosan kita pernah punya SD Inpres barangkali ke depan ada SMP inpres, SMA/SMK inpres, percepatan pembangunan sumber daya jumlah bangku itu sama kalau jumlah bangku itu sama, maka angka partisipasi juga akan meningkat,” tuturnya.
DPR RI Buka Suara
Sengkarut permasalahan PPBD di Indonesia sebelumnya juga dikritik anggota DPR RI.
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, polemik permasalahan sistem zonasi seleksi PPDB tidak pernah diselesaikan.
Sistem zonasi masih sangat banyak dikeluhkan oleh orang tua siswa.
Karena itu, DPR akan meminta penjelasan secara dari Kemendikbud terkait penanganan masalah ini. Padahal, masalah ini harusnya sudah dapat diselesaikan oleh satgas pengawasan PPDB yang dibentuk Kemendikbud sejak 2018 lalu.
“Kita ingin mendapatkan penjelasan secara detail dari pihak Kemendikbud. Saya sih merasa sebenarnya kalau Kemendikbud dengan satgas PPDB-nya efektif bekerja di lapangan, memitigasi berbagai persoalan, saya merasa sebenarnya masalahnya bisa diurai,” kata Huda dalam keterangan pers pada Jumat, 14 Juli 2023.
Politikus PKB ini menyebutkan, penerapan sistem PPDB yang sudah berjalan selama 5 tahun semestinya dapat berjalan dengan lancar dan terus dievaluasi.
Tapi kenyataannya masih banyak masalah, seperti pemalsuan alamat di sistem PPDB wilayah Bogor yang telah diungkap Wali Kota Bima Arya.
Menurutnya, masalah pemalsuan domisili dapat diatasi bila Satgas PPDB sejak dari awal melakukan evaluasi. Padahal, modus serupa juga banya dilakukan pada 2021. Saat ini diketahui ada fenomena pembuatan domisili baru.
“Nah, satgas PPDB ini setahu saya sudah dibentuk sejak 2018 melalui joint MoU antara Kemendikbud dengan Kemendagri. Peristiwa Kang Bima Bogor, adanya modus pembuatan domisili baru, itu bayangan saya tidak perlu terjadi di 2023,” kata Huda.
Dia mengatakan bahwa bakal meminta penjelasan dari Kemendikbud terkait hal itu. Dia meminta Nadiem Makarim menjadi Ketua Satgas PPDB itu sendiri.
“Kita akan minta penjelasan dari Kemendikbud, opini mereka seperti apa. Saya berdiri pada posisi akan minta minta dilakukan revisi perbaikan-perbaikan terhadap lubang-lubang sistem PPDB,” kata Huda.
“Saya merekomendasi Satgas PPDB mengambil peran cepat dan efektif. Maka saya minta Mas Menteri Nadiem sendiri yang memimpin Satgas PPDB,” katanya.
Diakui Jokowi
Presiden Joko Widodo mengakui permasalahan lapangan terkait PPDB 2023 ada di semua daerah.
Dia meminta menteri terkait untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan.
Joowi ingin berbagai persoalan itu diselesaikan dengan baik-baik.
“Masalah lapangan selalu ada di semua kota, kabupaten, maupun provinsi, ada semuanya, tetapi yang paling penting diselesaikan baik-baik di lapangan,” kata Jokowi di Kota Bengkulu beberapa waktu lalu.***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"