KONTEKS.CO.ID – Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayanya menggelar unjuk rasa di Federation Square, Melbourne, Australia, bersamaan dengan kunjungan Presiden Jokowi di Australia pada Selasa, 4 Juli 2023.
Aksi damai membawa bentangan spanduk dengan tulisan “Jokowi Don’t Cawe-Cawe Stop Dynasty.” Ini bersamaan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi sejak tanggal 3 hingga 5 Juli besok.
“Kenapa perlu dilakukan protes ini, karena cawe-cawe Presiden Jokowi itu melanggar demokrasi dan prinsip dasar konstitusi kita, untuk menegakan Pemilu yang jujur dan adil,” kata Denny Indrayana.
Kata Denny Indrayana, Cawe-cawe Jokowi bukan untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana klaim yang disampaikan. Menurutnya, cawe-cawe itu justru untuk kepentingan pribadi, politik, serta bisnis keluarganya.
“Sedangkan cawe-cawe yang harusnya dikerjakan Presiden, justru tidak dilakukan,” katanya.
Misalnya mempercepat pembahasan dan penerbitan RUU Perampasan Aset. Dengan kekuatannya di Parlemen, Presiden seharusnya bisa membahas RUU Perampasan Aset secara cepat dan kilat, sebagaimana telah dilakukan untuk percepatan perubahan UU KPK yang justru melumpuhkan KPK, percepatan pembahasan UU IKN, percepatan pembahasan perubahan UU Minerba. Bahkan, untuk UU Cipta Kerja, Presiden menerbitkan Perppu.
“Jadi, untuk RUU Perampasan Aset, seharusnya Presiden bisa melakukan percepatan untuk penerbitan UU Perampasan Aset,” ujarnya.
Menurutnya, Cawe-cawe juga bisa dilakukan oleh Presiden untuk menghentikan bisnis anak-anaknya yang sifatnya koruptif, karena tidak lain adalah trading in influence atau paling tidak suap dari para oligarki yang diberikan bukan sebagai modal, tetapi sebagai uang suap untuk anak-anak Jokowi.
“Cawe-cawe juga bisa dilakukan untuk menghentikan Moeldokogate, Presiden harus bertanggung jawab dengan pembegalan dan pencopetan Partai Demokrat yang dilakukan oleh KSP-nya, yang tidak lain adalah pelanggaran hak asasi manusia untuk berserikat, berkumpul, dan berorganisasi. Karena itu adalah cawe-cawe yang sewajibnya dilakukan oleh Presiden Jokowi,” ujarnya.
“Tetapi, semua cawe-cawe itu tidak dilakukan, justru cawe-cawe yang merusak demokrasi dan konstitusi (negative intervention) yang sekarang dikerjakan. Hentikan cawe-cawe itu, dan Stop Dynasty! Jokowi Don’t Cawe-Cawe! Stop Dynasty!” katanya lagi.***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"