KONTEKS.CO.ID – Mantan Wamenkumham era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencium gelagat untuk perebutan Partai Demokrat lewat pemenangan PK KSP Moeldoko di MA.
Denny mengaku mendapat informasi jika PK Moeldoko di MA sudah diatur siasat menangnya. Artinya kepengurusan PD yang sah adalah versi Moeldoko.
Kata Denny, ada advokat yang dihubungi para tersangka korupsi yang sedang berkasus di KPK. Para terduga mafia kasus di MA tersebut mengatakan, mereka dijanjikan dibantu kasusnya dengan syarat memenangkan PK Moeldoko di MA.
“Dalam podcast kami bersama Bambang Widjojanto, Novel Baswedan mengatakan tidak ditahannya Sekretaris MA Hasbi Hasan adalah indikasi kuat, adanya upaya pengaturan tukar guling perkaranya di KPK, dengan pemenangan PK Moeldoko di MA,” kata Denny dalam keterangannya, Rabu 31 Mei 2023.
Diketahui, Sekretaris MA Hasbi Hasan telah ditetapkan tersangka kasus suap pengurusan perkara di MA. Hasbi Hasan ditetapkan tersangka bersama dua Hakim Agung Sudrajat Dimyati dan Gazalba Saleh.
Pada pemeriksaan sebagai tersangka, tak biasanya KPK melepas begitu tanpa dilakukan penahanan. Kali ini, Hasbi Hasan bisa melenggang keluar dari Gedung KPK.
Tak ditahannya Hasbi Hasan bersamaan dengan masuk berkas Peninjauan Kembali (PK) sengketa kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan Kepala Staf Presiden Jenderal Purn Moeldoko.
Cawe-cawe Jokowi
Secara teori, ini bentuk nyata cawe-cawe Jokowi lewat tangan Moeldoko yang diduga mencopet Demokrat. Langkah ini dinilai sebagai kejahatan yang mestinya membuka pintu pemecatan presiden.
Di Amerika Serikat, Presiden Richard Nixon harus mundur untuk menghindari proses impeachment, karena skandal ‘watergate’. Yaitu, ketika kantor Partai Demokrat Amerika dibobol untuk memasang alat sadap pada masa kampenye.
“Jokowi bukan hanya memasang alat sadap, melainkan melalui Moeldoko, berusaha ”mencopet” Partai Demokrat. Bayangkan, demi menggagalkan pencalonan Anies Baswedan, Presiden Jokowi sampai tega membajak partainya Presiden Ke-6, SBY,” kata Denny.
Denny juga menyinggung Megawati Soekarnoputri saat perebutan PDI di era Orba.
“Rasa-rasanya, Ibu Megawati tidak mau partai politik dizalimi, sebagaimana pada era Orde Baru PDI Mega dikuyo-kuyo PDI Soerjadi. Saatnya Petugas Partai Jokowi dihentikan cawe-cawe yang melanggar konstitusi,” kata Denny. ***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"